AIR SUGIHAN, OKI | Mata Pena News Sejumlah warga dan wali murid SDN 1 Sidomulyo, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), meminta pemerintah daerah dan instansi pengawas melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan sekolah setelah muncul laporan dugaan pungutan yang dinilai memberatkan orang tua siswa.
Laporan yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya sejumlah biaya yang dibebankan kepada wali murid untuk kebutuhan seragam, buku pendamping, kegiatan sekolah, pembangunan, hingga acara perpisahan. Berdasarkan keterangan sejumlah orang tua siswa, total pengeluaran yang harus ditanggung setiap siswa disebut berkisar antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta per tahun.
Bagi sebagian warga Desa Sidomulyo yang mayoritas bekerja sebagai petani, jumlah tersebut dinilai cukup besar dan menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan serta mekanisme penggunaan dana yang dikumpulkan.
“Kami hanya ingin ada keterbukaan. Kalau memang ada pungutan atau sumbangan, masyarakat berhak mengetahui dasar hukumnya dan digunakan untuk apa,” ujar salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain persoalan pungutan, warga juga mempertanyakan pengelolaan dana pendidikan dan pelaksanaan proyek pembangunan di lingkungan sekolah. Mereka meminta instansi terkait memeriksa dokumen penggunaan anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta pelaksanaan pekerjaan fisik yang dibiayai oleh negara.
Beberapa warga mengaku kecewa karena kondisi bangunan yang disebut baru selesai dibangun dilaporkan mengalami kerusakan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan proyek, serta kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Masyarakat meminta Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara independen guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan proyek.
Menurut warga, pemeriksaan tersebut penting dilakukan agar seluruh informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diuji berdasarkan data, dokumen, dan hasil audit resmi.
“Kalau memang tidak ada masalah, hasil pemeriksaan akan membersihkan nama pihak yang disebut. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat.
Warga juga mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan di tingkat sekolah. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengawasan yang selama ini dijalankan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN 1 Sidomulyo, termasuk Kepala Sekolah Darsono, S.Pd., dan bendahara sekolah yang namanya disebut dalam laporan masyarakat, belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Media ini juga berupaya memperoleh keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, Inspektorat Daerah, serta pihak terkait lainnya guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Sementara menunggu hasil klarifikasi dan pemeriksaan resmi, berbagai informasi yang berkembang saat ini masih merupakan bagian dari laporan dan pengaduan masyarakat yang memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh instansi yang berwenang. :
Reporter : Kaperwil Sumsel
