OKU TIMUR |Mata Pena News– kepala sekolah Ruswanto SD N,01 Karang Endah kabupaten Oku Timur Praktik rangkap jabatan kepala sekolah (KS) di kecamatan semendawai suku III ,Kabupaten oku timur,propinsi sumatra selatan menjadi sorotan publik.
kepala sekolah negeri SD N, 01 (ruswanto) terletak di desa karang endah menjabat sebagai kepala sekolah SD N 01 juga menjabat,ketua ksb,dan juga sebagai ketua MKKS,di satuan pendidikan kecamatan semendawai suku 3 kabupaten ogan komering ulu timur (okut)
Hal tersebut seperti nya dibiarkan oleh Dinas Pendidikan Wakimin dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten ogan komering ulu timur
kebijakan ini dinilai dapat menurunkan efektivitas kepemimpinan dan kualitas layanan pendidikan di sekolah sekaligus.
menyampaikan keprihatinannya terkait kebijakan tersebut.
Ia menilai, seorang kepala sekolah tidak ideal jika memimpin dua sekolah dalam waktu bersamaan, karena berpotensi menurunkan kualitas manajemen dan pengawasan pembelajaran.
Team media juga sudah melakukan konfirmasi konkret kepada kepala dinas pendidikan(Wakimin) kabupaten oku timur melalui via tlp seluler WhatsApp team media
Menyampaikan langsung kepada Pak Kadis, bagaimana bisa satu orang kepala sekolah memimpin 3 jabatan sekaligus. Ini bisa menurunkan kualitas manajemen dan pengawasan pembelajaran,”
Kebijakan ini juga menuai kritik dari para guru dan pengamat pendidikan.
Mereka menilai bahwa beban kerja ganda akan berdampak pada kinerja kepala sekolah dan berisiko menurunkan mutu pendidikan di kedua sekolah yang dipimpin.
Selain itu, mereka mengingatkan bahwa seorang kepala sekolah seharusnya bisa fokus pada pengembangan sekolah yang dipimpinnya secara optimal, bukan terbagi antara 3 institusi.
Sejumlah regulasi nasional secara tegas membatasi dan mengatur penunjukan kepala sekolah agar tidak dilakukan sembarangan. Regulasi tersebut antara lain:
1. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018
– Penugasan hanya untuk satu satuan pendidikan.
– Kepala sekolah harus memenuhi syarat administratif dan kompetensi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
– Jabatan Plt hanya boleh bersifat sementara.
– Harus mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang.
3. Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025
– Rangkap jabatan kepala sekolah dilarang, kecuali dalam kondisi darurat administratif.
, di bawah pengawasan dinas, dan harus segera diikuti dengan proses seleksi pejabat definitif.
Masyarakat dan para pemangku kepentingan pendidikan dikabupaten oku timur berharap agar seleksi kepala sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Penempatan kepala sekolah juga harus mempertimbangkan, Integritas pribadi, Kompetensi manajerial, Komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Praktik rangkap jabatan kepala sekolah yang terjadi di kabupaten oku timur
menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan pengangkatan pejabat pendidikan.
Dinas Pendidikan diharapkan menyelesaikan proses seleksi kepala sekolah agar tidak terjadi pelanggaran regulasi dan penurunan kualitas pendidikan di Kabupaten oku timur
berdampak buruk pada kualitas pendidikan di daerah.
Sehingga menuai sorotan publik dan Aktivis SumSel
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur disebut belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp
Reporter : Kaperwil Sumsel
