BOGOR | Mata Pena News – Semangat menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat terus diperkuat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Ekonomi Kreatif Bersama Adil Sejahtera (BAS). Tepat pada peringatan hari jadinya yang pertama, BAS meresmikan Sekretariat BAS sekaligus Kantor Hukum Martini, Osner Johnson S & Associates, Sabtu (30/5/2026).
Peresmian ini menjadi tonggak penting bagi BAS dalam memperluas layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor.
Ketua Umum LBH BAS, Tini Sumartini, mengatakan bahwa sekretariat yang diresmikan tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas organisasi, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi berbagai program pemberdayaan masyarakat.
“Bersama Adil Sejahtera telah dideklarasikan oleh Pak Wali Kota. Di dalamnya terdapat LBH dan Lembaga Ekonomi Kreatif. Hari ini kami meresmikan sekretariat BAS, kantor hukum, sekaligus meluncurkan Podcast BAS sebagai sarana edukasi dan literasi bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Tini, keberadaan Kantor Hukum Martini, Osner Johnson S & Associates akan menjadi penopang bagi berbagai kegiatan sosial yang dijalankan BAS. Melalui layanan hukum profesional, hasil yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung program bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Di LBH BAS seluruh layanan diberikan secara pro bono. Karena itu, kantor hukum ini hadir untuk menopang keberlanjutan kegiatan sosial dan pendampingan hukum yang kami lakukan,” jelasnya.
Berbekal pengalaman panjang di dunia usaha sebelum menekuni profesi advokat, Tini mengaku terdorong untuk menggabungkan pendekatan hukum dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menilai pelaku UMKM, khususnya sektor kuliner, memiliki potensi besar untuk berkembang di Kota Bogor yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.
“Selama ini banyak pelatihan dan kurasi UMKM, tetapi sering berhenti di sana. Kami ingin hadir mendampingi hingga produknya benar-benar berkembang, memiliki pasar yang lebih luas, bahkan berpeluang menembus ekspor,” katanya.
Tak hanya fokus pada penguatan ekonomi, BAS juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat. Tini menilai masih banyak persoalan hukum yang muncul akibat minimnya pemahaman warga mengenai hak dan kewajiban mereka.
Karena itu, BAS mendukung hadirnya pendamping hukum atau paralegal di setiap kelurahan guna mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan dan penyelesaian masalah hukum sejak dini.
“Permasalahan hukum banyak berawal dari tingkat bawah. Literasi hukum harus terus dibangun agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sehingga persoalan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengapresiasi kiprah BAS yang selama ini aktif membantu masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum melalui pendekatan non-litigasi.
Menurut Dedie, Pemerintah Kota Bogor saat ini memiliki program Bale Badami yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sebagai wadah penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan restorative justice.
“Tidak semua persoalan harus berakhir di pengadilan. Ada mekanisme penyelesaian melalui Bale Badami yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan antar pihak,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Bale Badami telah menangani sekitar 14 kasus sengketa hukum di masyarakat. Dari jumlah tersebut, empat kasus berhasil diselesaikan secara damai, termasuk beberapa yang mendapatkan pendampingan dari LBH BAS.
Dedie berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan BAS dapat terus diperkuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah, cepat, dan tanpa biaya.
“Bagi masyarakat yang memiliki persoalan hukum, LBH BAS dapat menjadi tempat konsultasi dan pendampingan. Seluruh layanan diberikan secara gratis sehingga sangat membantu masyarakat,” pungkasnya.
Peresmian sekretariat dan kantor hukum ini menandai komitmen BAS untuk terus hadir sebagai jembatan antara keadilan hukum dan pemberdayaan ekonomi.
Dengan mengusung semangat ‘Bersama Adil Sejahtera’, BAS berharap mampu menciptakan masyarakat yang tidak hanya melek hukum, tetapi juga semakin mandiri dan berdaya saing secara ekonomi.
Red
