Kota Bogor | Mata Pena News – Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor terus memperkuat sinergi dengan aparat wilayah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Gathering Sinergi Optimalisasi PAD dan Transformasi Digital bersama aparat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor di Elingo Restoran, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor. Eko Prabowo. Dalam sambutannya, Eko meminta seluruh jajaran wilayah aktif membantu pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD demi mendukung tercapainya visi pembangunan Kota Bogor.
“Sekarang tinggal bagaimana kita untuk fight, bertempur, dan bekerja sebagai petarung untuk membantu dan berbakti kepada Kota Bogor serta masyarakat, supaya visi-misi kota ini tercapai. Salah satu indikator visi-misi tercapai adalah jika PAD-nya juga tercapai,” ujar Eko.
Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan chemistry antara Bapenda dengan lurah serta camat dalam menggali potensi pendapatan daerah di masing-masing wilayah.
Menurutnya, tantangan fiskal ke depan semakin berat sehingga pemerintah daerah perlu melakukan ekstensifikasi sumber-sumber PAD alternatif. Salah satu langkah yang kini dikembangkan adalah digitalisasi pajak restoran agar pembayaran pajak bisa langsung masuk ke kas daerah.
“Digitalisasi ini sedang dikembangkan untuk mengurangi deviasi atau kebocoran,” jelasnya.
Selain itu, aparat wilayah juga diminta aktif memantau pembangunan dan transaksi jual beli tanah maupun bangunan guna mencegah manipulasi nilai BPHTB.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, mengatakan sinergi antara Bapenda dan aparat wilayah menjadi langkah penting untuk meningkatkan PAD Kota Bogor dari sekitar Rp1,7 triliun menjadi Rp2 triliun.
“Kita tahu PAD Kota Bogor saat ini kurang lebih sekitar Rp1,7 triliun. Harapan ke depan dengan terbangunnya sinergi ini bisa mencapai Rp2 triliun,” kata Wahid.
Ia menyebut sejumlah sektor potensial penyumbang PAD meliputi PBB-P2, kafe dan restoran, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga reklame.
Namun demikian, Wahid mengungkapkan piutang PBB-P2 sejak 2013 hingga 2026 masih mencapai hampir Rp1 triliun. Karena itu, Bapenda akan memperkuat pendataan wajib pajak hingga pola penagihan dengan melibatkan jajaran wilayah.
Menurut Wahid, pengurangan dana transfer pusat dan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk menjaga kemandirian fiskal.
“PAD adalah kunci utama, dan Bapenda adalah jantungnya selaku koordinator pendapatan daerah di Kota Bogor,” tegasnya.
Hingga Mei 2026, realisasi sejumlah objek pajak menunjukkan tren positif. Untuk sektor PBB-P2, capaian telah menembus lebih dari 60 persen dari target sekitar Rp225 miliar.
Sedangkan pajak sektor kafe dan restoran sudah mencapai sekitar 55 persen dari target Rp220 miliar.
“Mudah-mudahan karena masih ada tenggang waktu sekitar tujuh bulan ke depan, ini akan kita maksimalkan,” tutup Wahid.
Red
