Bogor | Mata Pena News – Menanggapi video viral yang menampilkan kesaksian salah satu ketua Kelompok Aksi KKSU Sopir Angkot di hadapan Gubernur Jawa Barat terkait dugaan pemotongan uang oleh oknum yang mengatasnamakan Organda,yang berinisial (Ha)
Pemerhati kebijakan pemerintah, Satria, menyatakan bahwa praktik semacam itu mencederai semangat reformasi dalam pelayanan publik dan sektor transportasi.
“Jika benar oknum Organda Berinisial (Ha) meminta sopir mengumpulkan uang tanpa dasar hukum yang jelas, maka itu sudah termasuk dalam kategori pungutan liar,” ujar Satria. kepada awak media Kamis (10/4/2025)
“Organda seharusnya menjadi mitra pembina, bukan pihak yang melakukan intimidasi terhadap sopir.”tegasnya
Ia menilai pengakuan langsung dalam video tersebut menunjukkan adanya tekanan sistemik dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan organisasi transportasi.
Satria menekankan bahwa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus menindaklanjuti temuan tersebut dengan serius. “Gubernur sudah turun langsung ke lapangan. Ini harus menjadi momentum untuk bersih-bersih. Tidak cukup hanya dengan teguran, tetapi perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh bentuk iuran dan pungutan yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Kabar nya oknum inisial (Ha) juga rangkap jabatan sebagai pengurus selain di kabupaten bogor juga Pengurus organda kota Bigor
“Hal ini Harus menjadi perhatian dan evaluasi baik Organda kabupaten Bogor maupun kota Bogor, ” lanjut Satria
Ia juga mendorong Organda untuk melakukan pembenahan internal serta membuka ruang pengaduan yang aman dan transparan bagi para anggotanya.
“Jika Organda ingin tetap dipercaya, mereka harus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keberpihakan pada para sopir, bukan pada segelintir elit pengurus,” tutup Satria.
