Jepara | Mata Pena News – Kegiatan purna tugas salah satu pejabat di Kecamatan Welahan menjadi sorotan masyarakat. Acara perpisahan yang diisi dengan perjalanan bersama ke Yogyakarta itu menuai kritik karena dinilai kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi warga.
Sejumlah warga mempertanyakan sumber pendanaan kegiatan tersebut. Mereka menilai, di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kegiatan yang terkesan rekreatif oleh aparatur pemerintah seharusnya dipertimbangkan secara matang.
“Yang menjadi pertanyaan kami, dana kegiatan itu berasal dari mana. Kami hanya berharap ada keterbukaan agar tidak menimbulkan prasangka di masyarakat,” ujar salah satu
warga yang enggan disebutkan namanya.
Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kecamatan serta kepala desa se-Kecamatan Welahan. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait sumber pembiayaan maupun dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, kegiatan aparatur negara, baik yang bersifat formal maupun nonformal, tetap perlu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Sepanjang kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran publik atau telah melalui mekanisme yang sah, tentu tidak menjadi persoalan. Namun jika melibatkan dana yang bersumber dari keuangan negara atau daerah, maka harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujarnya.
Masyarakat berharap pihak kecamatan dapat memberikan klarifikasi resmi guna menghindari kesalahpahaman yang berkembang. Keterbukaan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dan warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Kecamatan Welahan terkait kegiatan tersebut.
Agus
