Kota Bogor | Mata Pena News — Anggota DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Barat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bogor Barat yang digelar di Aula Kecamatan Bogor Barat, Senin (19/1/2026).
Musrenbang tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Kerja Daerah (RPKD) Kota Bogor Tahun 2027. Forum ini menjadi sarana resmi bagi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk merumuskan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan wilayah.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai usulan pembangunan, di antaranya peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan serta drainase, penataan kawasan permukiman, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sejumlah anggota DPRD Kota Bogor yang hadir antara lain Rifki Alaydrus, Nasya Kharisa Lestari, H. Muhamad Dody Hikmawan, Mulyani, Hery Cahyono, dan Tri Kisowo Jumino.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rifki Alaydrus, menilai penataan wilayah menjadi salah satu fokus penting dalam upaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat di Bogor Barat. Menurutnya, terdapat beberapa kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus.
“Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Semeru dan sepanjang Jalan Abdullah bin Nuh, dari kawasan Lotte Mart hingga Bubulak, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti,” kata Rifki.
Selain itu, Rifki menyampaikan bahwa sejumlah proyek strategis di wilayah Bogor Barat direncanakan berlanjut pada 2026, di antaranya pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Bogor Barat serta pengembangan Taman Yasmin Sektor 6. Program-program tersebut nantinya akan disinergikan dengan pembahasan anggaran di DPRD.
“Melalui Badan Anggaran DPRD, kami akan melihat peluang program yang bisa didorong untuk RPKD 2027 demi percepatan pembangunan Bogor Barat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, Hery Cahyono, menegaskan bahwa pembangunan yang merata merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan adalah instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan itu harus dirasakan secara adil di seluruh wilayah,” ucapnya.
Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyani, juga menyatakan komitmen DPRD untuk mendukung hasil Musrenbang melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Kami siap mengawal dan mendukung program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, sepanjang sesuai dengan kewenangan dan regulasi,” katanya.
Ia menambahkan, pokok-pokok pikiran anggota DPRD akan diselaraskan dengan usulan Musrenbang kecamatan dan kelurahan agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Sinergi antara aspirasi masyarakat dan program DPRD menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Bogor Barat,” pungkas Mulyani.
Rudy
