Kota Bogor | Mata Pena News – Komisi II DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih rapi, transparan, dan berkeadilan. Upaya peningkatan PAD dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka semata, tetapi harus berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menegaskan bahwa PAD merupakan instrumen penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, PAD yang dikelola dengan baik akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah, perlindungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan layanan dasar bagi warga.
“Karena itu, kami mendorong perbaikan pengelolaan PAD yang lebih rapi, transparan, dan adil. Potensi daerah harus dimaksimalkan, tetapi jangan sampai memberatkan masyarakat, terutama UMKM,” ujar Rifki, Kamis (8/1/2026).
Selain pengelolaan PAD, Komisi II DPRD Kota Bogor juga menaruh perhatian pada pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengelolaan belanja daerah. Rifki menekankan bahwa BUMD harus dikelola secara profesional dan sehat agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
“BUMD jangan sampai justru menjadi beban APBD. Harus ada kontribusi yang jelas dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya belanja daerah yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, anggaran daerah tidak boleh hanya terserap untuk kepentingan administratif semata.
“Prinsip kami jelas, PAD kuat, rakyat sejahtera. Setiap rupiah yang dikumpulkan harus berdampak langsung bagi warga Kota Bogor,” pungkas Rifki.
Rudy
