Proyek di Kemenkumham Sumut Diduga Kuat Dimonopoli, Mahasiswa Minta Menteri Evaluasi Kakanwil Kemenkumham Sumut

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 16 Desember 2022 - 11:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN | matapenanews.com – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam wadah Solidaritas Mahasiswa Demokrasi (SOMASI) Sumatera Utara menyampaikan telah melakukan penelusuran di lapangan terkait beberapa proyek di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara pada T.A 2022 terkhusus pada pekerjaan konstruksi diantaranya Pekerjaan Rehabilitasi rumah dinas negara dengan Pagu Rp 7.640.166.045,48, lalu pekerjaan pembangunan lanjutan Lapas kelas II A pancur batu, kerjaan fisik lapas lubuk PAKAM, Rutan Tanjung kusta dan kerjaan tembok keliling saluran drainase pada lapas kelas II siborong borong. Proyek yang disebutkan tersebut sampai hari ini belum tuntas.

 

 

“Ironisnya, kami duga kuat pada pekerjaan tersebut terdapat monopoli yang di motori oleh segelintir oknum. Tentu ini adalah bentuk nyata lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala kantor wilayah Kemenkumham Sumatera utara, atau jangan-jangan dan diduga kakanwil tidak kuasa untuk menahannya atau bahkan sudah menjalani komunikasi yang erat dengan segelintir oknum tersebut,” ucap Anca ketua Somasi, Kamis (15/12/2022).

Baca Juga:  KDM: Pembangunan Infrastruktur Harus Selaras dengan Sejarah dan Alam

Maka dengan segala penuh kehormatan, sambungnya, kami mendorong dan meminta menteri hukum dan ham RI Panggil dan Evaluasi Kepala Kakanwil Kemenkumham Sumut, lalu bentuk tim bongkar proses lelang, dan proses pekerjaan yang kami nilai sampai hari ini belum selesai agar tidak terjadi pembayaran yang dipaksa maupun di seratus persen kan.

Baca Juga:  Kades Talang Kemang Bungkam Saat Dikonfirmasi Terkait Pengelolaan DD dan ADD 2024–2025

Anca meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk lakukan pemeriksaan dan usut pekerjaan yang kami maksud serta proses lelangnya.

“Kejaksaan agung RI harus mengusut ini, dan memeriksa kakanwil kemenkumham sumut sebab terlihat dilapangan proses pekerjaan sampai hari ini masih berlanjut, khawatirnya terjadi cipta kondisi yang jahat demi keuntungan pribadi dan kelompok,” tegas Mahasiswa tersebut.

“Terakhir, kami minta Menteri Hukum dan Ham Copot Kakanwil kementerian hukum dan ham Sumatera Utara. Tentu tidak akan ada asap abapila tidak ada api dan tentunya ini adalah bagian kritik untuk membangun dan memperbaiki,” tutup Anca. (Rel/Jks)

Berita Terkait

Dugaan Dana Banprov dan Pemkab 2024-2025 Di Desa Sekuro  Raib  Bangunan Fisik Jalan Desa Tak Ada, Rp 850 Juta Dipertanyakan Warga
Bupati Bogor Rudy Susmanto Lepas Jamaah Haji Kloter 21 dari Masjid Raya Nurul Wathon, Jadi Sejarah Baru Pemberangkatan Haji
BUMDes Cakrawala Desa Ciasihan Gelar Sosialisasi Pengelolaan Lahan KPS
KDM: Pembangunan Infrastruktur Harus Selaras dengan Sejarah dan Alam
Tatang Adistiana Calon PAW Desa Ci Ruji,Usung Kepemimpinan Turun ke Warga
Bupati Rudy Susmanto Lakukan Wawancara Tahap Akhir Calon Direksi PT Sayaga Wisata di Hotel Horison sayaga Cibinong
Bupati Rudy Susmanto: APFI 2026 di Bogor Bukan Sekadar Pameran Foto, tapi Jejak Sejarah Bangsa
Kota Bogor Targetkan Raih Swasti Saba Wistara pada 2027
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:20 WIB

Dugaan Dana Banprov dan Pemkab 2024-2025 Di Desa Sekuro  Raib  Bangunan Fisik Jalan Desa Tak Ada, Rp 850 Juta Dipertanyakan Warga

Jumat, 15 Mei 2026 - 19:02 WIB

Bupati Bogor Rudy Susmanto Lepas Jamaah Haji Kloter 21 dari Masjid Raya Nurul Wathon, Jadi Sejarah Baru Pemberangkatan Haji

Kamis, 14 Mei 2026 - 13:00 WIB

KDM: Pembangunan Infrastruktur Harus Selaras dengan Sejarah dan Alam

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:14 WIB

Tatang Adistiana Calon PAW Desa Ci Ruji,Usung Kepemimpinan Turun ke Warga

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:11 WIB

Bupati Rudy Susmanto Lakukan Wawancara Tahap Akhir Calon Direksi PT Sayaga Wisata di Hotel Horison sayaga Cibinong

Berita Terbaru