Mata Pena News -Sebanyak 67 Pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bogor, dilantik Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, bertempat di Ruang Serbaguna 1 Sekretariat Daerah (Setda), pada Jum’at (31/5/2024).
Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan pihaknya yang telah melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas sebanyak 67 orang. Dimana, pelantikan ini telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada.
“Khususnya saya sebagai Pj Bupati Bogor, saya harus mendapatkan pertama izin dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kemudian nama-nama yang diusulkan mendapatkan persetujuan teknis dari BKN (Badan Kepegawaian Negara), dan terakhir adalah izin untuk melakukan pelantikan dari bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Asmawa kepada wartawan, dilokasi acara.
“Dan alhamdulillah juga, semua ini saya sudah lewati dan lalui, artinya pelantikan pada hari ini sudah sesuai ketentuan saja,” tambahnya.
Ia menambakan, pelantikan kepada puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemkab Bogor tersebut, memang harus dilakukan karena memang ini adalah kebutuhan bukan keinginannya secara pribadi, akan tetapi kebutuhan dari organisasi lantaran juga ada beberapa jabatan yang ditinggalkan oleh pejabatnya karena pensiun.
Kemudian Pemkab Bogor yang dipimpinnya itu juga ingin memberikan, lanjut Asmawa, penghargaan atau reward kepada pejabat-pejabat yang selama ini sudah bekerja baik dan benar secara profesional.
“Perlu juga untuk sifatnya pembinaan karirnya, jadi dalam rangka pengembangan karir perlu ada hal ini, yaitu mutasi dan rotasi. Dan itu hal biasa sebenarnya dalam suatu organisasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan performance kinerja organisasi,” terangnya.
Asmawa menjelaskan, dalam pelantikan kali ini dilaksanakan sangat variatif dari beberapa unsur Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), mulai dari Camat, lurah, maupun pejabat-pejabat di OPD masing-masing.
“Semuanya lengkaplah, hemat saya hampir di seluruh OPD. Dan harapan saya mereka yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang dipercayakan ini karena sangat berat, karena sangat berat menjadi pemimpin saat ini lantaran tuntutannya adalah kita para pejabat harus melayani masyarakat. Bukan malah diminta dilayani oleh masyarakat, itu yang paling berat apalagi kalau kita berbicara diera ketidakpastian atau era distrupsi ini ya,” katanya.
Lanjut Asmawa memaparkan, memang pemerintah atau para pejabat ini harus bisa mencari terobosan-terobosan. Jadi tidak bisa lagi melakukan melaksanakan tugas dan fungsi itu secara rutin seperti biasa-biasa saja.
“Tapi eranya saat ini, zamannya sudah harus ada terobosan, ada inovasi, harus kreatif dan saya sudah perintahkan khususnya kepada para kepala wilayah bahwa mereka harus tahu kondisi di wilayah masing-masing tidak boleh hanya sekedar menerima laporan saja. Dan mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor ini dari hari ke hari akan semakin baik,” harapnya.
Asmawa juga mengaku, dalam pelantikan yang dilakukannya saat ini, sebenarnya pihaknya mengusulkan kurang lebih 93 orang pejabat, namun yang disetujui hanya 67 orang.
“Sebetulnya kita mengusulkan kurang lebih 93 orang pejabat yang harusnya mengisi dan dilantik karena banyak yang kosong. Tetapi yang disetujui hanya 67 orang saja, artinya ada kurang lebih tiga 33 orang itu tentu ada catatannya atau tak lolos administrasi,” tegasnya.
Lebih jauh Asmawa mengingatkan, bahwa kepada para ke-67 pejabat yang telah dilantik itu, bisa langsung dapat bekerja secepat mungkin bila perlu awal pekan depan nanti sudah normal bekerja dimasing-masing tempat kerjanya yang telah ditetapkan.
Baginya, masih kata Asmawa, tolak ukur dari kinerja organisasi itu dilihat dari sejauh mana capaian program dan kegiatan telah terealisasi.
“Bahwa capaian program dan kegiatan itu dapat kita ukur dengan realisasi anggaran, dan realisasi serapan anggaran oleh Pemkab Bogor sendiri baru diangka 27 sampai 30 persen di semester pertama atau akan memasuki semester kedua. Berarti kan ada kesalahan di masing-masing OPD yang serapan anggarannya lambat, karena kegiatan kan adanya di OPD,” jelas Asmawa.
“Saya harap dengan mutasi dan rotasi pejabat eselon III dan IV ini, ada perubahan ya kurang lebih ada lah peningkatan yang signifikan dalam serapan anggaran dimasing-masing OPD tersebut(Red)***
