VIRAL! Kantor Desa Dana Mulia Diduga Kerap Kosong Saat Jam Kerja, Warga Pertanyakan Ke Mana Aparatur Desa Saat Masyarakat Butuh Pelayanan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 29 Juni 2026 - 12:18 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

PULAU RIMAU | Mata Pena News – Kantor Desa Dana Mulia, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, menjadi sorotan setelah warga mengeluhkan buruknya pelayanan publik.

Kantor yang semestinya menjadi pusat pelayanan administrasi pemerintahan desa disebut justru berulang kali kosong pada jam kerja, sehingga masyarakat kesulitan mengurus berbagai keperluan administrasi.

Keluhan tersebut bukan terjadi sekali. Berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan sejumlah warga, kantor desa beberapa kali terlihat tertutup tanpa aktivitas pelayanan pada hari kerja, Senin hingga Jumat, sekitar pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.

Warga mengaku tidak menemukan Kepala Desa maupun perangkat desa ketika hendak mengurus dokumen penting.

“Sudah berkali-kali datang saat jam kerja, tapi kantor selalu kosong. Kami akhirnya harus mencari perangkat desa ke rumah masing-masing. Belum tentu bertemu, sementara urusan masyarakat tidak bisa menunggu,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Baca Juga:  POTENSI WISATA DESA IKONIK BISA MATI JIKA DSPARBUD TUTUP MATA

Situasi tersebut memicu pertanyaan di tengah masyarakat: ke mana aparatur desa saat warga membutuhkan pelayanan?

Sebab, kantor desa merupakan garda terdepan pelayanan publik yang seharusnya tetap beroperasi pada jam kerja, kecuali terdapat tugas kedinasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat kondisi yang dikeluhkan warga, pengurusan surat keterangan, legalisasi dokumen, administrasi kependudukan, hingga berbagai layanan pemerintahan desa disebut kerap tertunda. Warga menilai pelayanan yang menjadi hak mereka tidak diperoleh secara optimal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:  Beauty World Executive Clinic Growth Summit 2026 Dorong Klinik Aesthetic Indonesia Naik Level: Dari Clinical Excellence hingga AI-Powered Growth

Sementara itu, prinsip penyelenggaraan pelayanan publik juga menuntut aparatur pemerintah memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkesinambungan. Apabila aparatur tidak berada di kantor pada jam pelayanan tanpa alasan kedinasan yang sah, kondisi tersebut berpotensi mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Dana Mulia belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. Camat Pulau Rimau juga belum memberikan tanggapan.

Masyarakat kini berharap Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat segera turun tangan melakukan pemeriksaan

Agar publik memperoleh kejelasan mengenai kondisi pelayanan di Kantor Desa Dana Mulia serta memastikan hak masyarakat atas pelayanan publik terpenuhi.

Reporter: Dony SH ( Kaperwil SumSel)

Berita Terkait

tes
BURUH GERUDUK KANTOR LPSK JATIM! JAMKESWATCH FSPMI DESAK KEPASTIAN BIAYA PENGOBATAN KORBAN PENGANIAYAAN MOJOKERTO
HIPMI Bogor, Bekasi, dan Depok Gelar Business Matching, Libatkan 150 Pengusaha Muda
Dirut PPJ Bogor Siapkan 70 Lapak dan Kios, PKL Pasar Gembrong Bakal Ditertibkan
POTENSI WISATA DESA IKONIK BISA MATI JIKA DSPARBUD TUTUP MATA
H.M Saifudaulah SH.MH.M.Pd.I ,Dari PKS(partai keadilan sejahtera)Serap Aspirasi Warga RW 06 kelurahan jati Waringin, Soroti Masalah Banjir dan drainase.
Rekrut Tenaga Ahli Bergelar Profesor, Jamaludin Malik Terlibat Adu Komentar dengan Akun Info Jepara Terkini
Sekretaris DPN Jamkeswatch FSPMI Heri Irawan Sosialisasikan JKN kepada Bidang Perempuan PUK SPEE FSPMI PT Honoris Industry
Berita ini 69 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 10:49 WIB

tes

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:35 WIB

BURUH GERUDUK KANTOR LPSK JATIM! JAMKESWATCH FSPMI DESAK KEPASTIAN BIAYA PENGOBATAN KORBAN PENGANIAYAAN MOJOKERTO

Senin, 19 Oktober 2026 - 09:36 WIB

HIPMI Bogor, Bekasi, dan Depok Gelar Business Matching, Libatkan 150 Pengusaha Muda

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:05 WIB

Dirut PPJ Bogor Siapkan 70 Lapak dan Kios, PKL Pasar Gembrong Bakal Ditertibkan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 18:32 WIB

POTENSI WISATA DESA IKONIK BISA MATI JIKA DSPARBUD TUTUP MATA

Berita Terbaru

Daerah

52 Jalan di Jepara OTW Mulus di 2026!

Jumat, 23 Okt 2026 - 12:49 WIB

News

tes

Jumat, 23 Okt 2026 - 10:49 WIB