KOTA BOGOR, MATA PENA NEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) atas capaian reformasi hukum yang dinilai turut memperkuat Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, beserta jajaran saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Bogor, Kamis (5/11/2026). Rombongan diterima Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam kunjungan tersebut, Kemenko Kumham Imipas mencatat capaian reformasi hukum Kota Bogor mencapai 99,2 persen dengan kategori A. Penilaian tersebut didukung sejumlah praktik baik, inovasi pelayanan hukum, serta pembaruan berbagai peraturan daerah.
Sesmenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, menilai berbagai terobosan yang dilakukan Pemkot Bogor layak mendapatkan apresiasi dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.
“Dan tentu itu menjadi praktik baik yang perlu diikuti oleh pemerintah kota maupun kabupaten di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Andika, Kota Bogor akan dijadikan salah satu sampel daerah yang dinilai berhasil menerapkan praktik baik reformasi hukum dengan dampak langsung bagi masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya Bale Badami, keberadaan pos bantuan hukum, serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga dan instansi dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum.
Ia mengatakan, pengalaman dan inovasi Kota Bogor nantinya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota lain sebagai bahan pembelajaran dalam memperkuat reformasi hukum di daerah.
“Pada kesempatan mendatang, ketika kami datang ke provinsi, kabupaten, atau kota lain, kami akan sampaikan informasi ini. Seperti saya sampaikan tadi, kalau mau belajar jadi kota terbaik, harus datang ke Bogor,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan apresiasi yang diberikan Kemenko Kumham Imipas. Ia berharap berbagai praktik baik yang telah dijalankan Pemkot Bogor dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
Dedie menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan, khususnya dalam mendukung Indeks Pembangunan Hukum dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Salah satu inovasi yang disorot adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang Bale Badami yang dinilai memiliki potensi untuk diadopsi oleh pemerintah daerah lainnya.
“Seperti dalam pembahasan kami banyak melaporkan beberapa langkah yang sudah kami ambil, terutama dalam mendukung Indeks Pembangunan Hukum dan JDIH. Bogor juga sudah punya Perda tentang Bale Badami yang mungkin bisa diadopsi oleh daerah lain,” ujar Dedie.
Lebih lanjut, Dedie menegaskan bahwa penyelesaian persoalan di tengah masyarakat tidak selalu harus berakhir melalui proses pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan, memfilter persoalan, meredam konflik, serta mendorong penyelesaian melalui musyawarah mufakat dan pendekatan nonlitigasi.
Melalui pendekatan tersebut, diharapkan berbagai persoalan sosial dan hukum dapat diselesaikan secara lebih efektif dengan tetap mengedepankan keadilan, kepastian hukum, serta kepentingan masyarakat.
Capaian reformasi hukum sebesar 99,2 persen ini sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkot Bogor untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, serta menghadirkan penyelesaian persoalan hukum yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.
Red
