Bogor | Mata Pena News – Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP Bogor Raya) mendesak aparat penegak hukum mengungkap praktik dugaan mafia pendidikan dalam proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Bogor.
Desakan ini disampaikan Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, dalam konferensi pers di depan Dinas Pendidikan Kota Bogor, pada Jumat (15/8/2025). Iamenyebut praktik percaloan dan manipulasi data terjadi di berbagai jenjang sekolah, mulai SD hingga SMA.
“Kita harus bongkar bersama mafia pendidikan di Kota Bogor, karena banyaknya oknum atau calo yang membuat generasi muda kita menjadi hancur,” tegasnya.
Menurut hasil investigasi KPP Bogor Raya, modus yang digunakan beragam, mulai dari jatah kursi bagi yang membayar hingga manipulasi data zonasi, prestasi, dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
“Yang kami temukan ada di beberapa sekolah SD yang tadinya tidak ABK, tapi ketika mendaftar ke SD favorit menjadi ABK. Lebih parahnya, yang diunggah ke aplikasi SPMB bukan surat keterangan ABK, melainkan hanya bukti pemeriksaan,” ungkap Beni.
Baca Juga: Dokumen Tender GOR Pajajaran Minta Dibuka, Praktisi Hukum Ingatkan Ada Batasan
Ia menilai tindakan tersebut sebagai kejanggalan besar. Ia menyebut surat pemeriksaan bisa dibuat siapa saja, tapi surat keterangan ABK seharusnya hanya dikeluarkan oleh dokter. Beni mengaku prihatin dengan kondisi di mana siswa berprestasi gagal masuk sekolah favorit,
“Kami tidak rela nasib generasi muda di tangan mafia. Anak masuk sekolah populer itu hanya cukup bayar,” ucapnya.
KPP Bogor Raya berencana melaporkan temuan ini ke Polresta Bogor Kota pada Selasa atau Rabu pekan depan bersama tim kuasa hukum.
“Data yang sudah terkumpul ada puluhan kasus. Tapi ini bukan soal jumlah, melainkan soal hancurnya moral dan etika ketika anak berprestasi tidak diterima. Itu adalah pengkhianatan bagi bangsa,” pungkas Beni.
Hingga berita ini dimuat wartawan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya
David
