Koalisi Masyarakat Sipil & Mahasiswa untuk Keadilan Ketika Pemerintah Menutup Pintu, Rakyat Akan Mengetuk Jalanan
Bogor | Mata Pena News
Aksi damai yang kami gelar pada Kamis, 22 Mei 2025 adalah ikhtiar konstitusional untuk menuntut keadilan bagi pedagang kecil. Namun, yang kami temui bukan ruang dialog, melainkan tembok kekuasaan. Kami dijegal di jalan, dibatasi gerak, dan diperlakukan seolah rakyat adalah ancaman, bukan pemilik sah kedaulatan.
Padahal, undangan audiensi telah kami ajukan secara tertib, lengkap dengan dokumen tuntutan dan dasar hukum. Namun, Pemerintah Kota Bogor memilih bungkam. Tak satu pun dari Wali Kota atau pejabat terkait bersedia menemui kami.
“Apa ini demokrasi? Ketika rakyat datang dengan kepala dingin dan niat baik, justru dijegal dan dibiarkan tergantung,” ujar Algi, perwakilan koalisi.
Kami mendengar langsung dari para pedagang: derita mereka sudah di titik nadir.
“Kami tidak minta dikasihani. Kami hanya ingin diperlakukan adil. Tapi kami diperas dengan biaya tinggi, lalu dicampakkan saat butuh kejelasan,” ungkap perwakilan pedagang sayuran Pasar Sukasari.
Koalisi mencatat bahwa tata kelola pasar rakyat kini menjelma seperti korporasi yang menghisap ruang hidup masyarakat kecil.
“Jangan bicara soal inklusi ekonomi bila pasar dikelola layaknya lahan investasi yang menyingkirkan yang lemah. Ketika negara memilih diam, jalanan menjadi ruang pendidikan publik. Ini bukan sekadar protes—ini gugatan terhadap sistem yang hanya melayani elit,” tegas Koalisi.
Kami menegaskan: kami bukan oposisi terhadap pemerintahan, kami adalah oposisi terhadap ketidakadilan. Ketika ruang partisipasi ditutup sepihak, maka resistensi rakyat adalah bentuk keadilan paling otentik.
“Jika dalam waktu 2×24 jam suara kami tetap diabaikan, kami akan bersatu lebih luas, menggelar aksi lebih besar, dan memastikan bahwa kekuasaan yang tuli akan berhadapan dengan rakyat yang tak takut berdiri,” tutup Koalisi.
Sebab kami percaya: keadilan tidak turun dari menara kekuasaan—ia tumbuh dari keberanian rakyat.
Deni
