Jakarta | Mata Pena News – Memanasnya situasi politik nasional belakangan ini, mulai dari kegaduhan wacana pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hingga mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara, Presiden Prabowo Subianto, seharusnya menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk melakukan introspeksi besar-besaran terhadap kondisi demokrasi, penegakan hukum, serta tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Jangan sampai energi bangsa ini terus-menerus dihabiskan untuk pertarungan kepentingan politik, perebutan pengaruh, manuver kekuasaan, dan konflik antarelite, sementara persoalan mendasar rakyat justru semakin terabaikan.
Rakyat membutuhkan kepastian hukum, lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar melayani kepentingan kelompok tertentu.
Persoalan bangsa ini bukan semata-mata siapa yang harus dimakzulkan, siapa yang harus dipertahankan, atau siapa yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah hukum masih berdiri tegak sebagai panglima tertinggi, atau justru semakin mudah dipermainkan oleh kepentingan politik dan kekuatan uang?
Kita tidak boleh menutup mata terhadap persepsi ketidakadilan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.
Jangan sampai hukum terlihat begitu tajam kepada rakyat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pejabat, pengusaha besar, elite politik, maupun mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Hukum tidak boleh menjadi alat tawar-menawar politik.
Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus diperiksa, diadili, dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Wacana pemakzulan Wakil Presiden harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan dijadikan alat tekanan politik atau sekadar panggung untuk memperlihatkan kekuatan kelompok tertentu.
Begitu pula isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto harus ditangani secara serius, profesional, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kedaulatan negara, keamanan kepala negara, serta kepentingan nasional tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik siapa pun.
Namun, ada satu persoalan yang jauh lebih memprihatinkan, yaitu perilaku sebagian elite politik dan ketua umum partai politik yang seolah menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama.
Jabatan dan pengaruh terkadang lebih diprioritaskan daripada pengabdian kepada rakyat.
Tidak sedikit manuver politik yang terlihat lebih sibuk membangun kedekatan dengan Presiden, mencari perhatian, memperlihatkan loyalitas, dan berebut posisi strategis dibandingkan menunjukkan hasil kerja nyata bagi masyarakat.
Budaya mencari muka kepada Presiden bukanlah ukuran loyalitas kepada negara.
Loyalitas sejati adalah keberanian menyampaikan kebenaran, memberikan kritik yang membangun, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mengingatkan pemerintah ketika kebijakan mulai menyimpang dari cita-cita reformasi dan konstitusi.
Lebih ironis lagi, masyarakat masih terus disuguhi pemberitaan mengenai kader-kader partai politik yang tersangkut perkara korupsi.
Tentu setiap orang harus tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun, kondisi ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi seluruh partai politik untuk berbenah.
Jangan hanya pandai berbicara tentang pemberantasan korupsi ketika berada di luar kekuasaan, tetapi kehilangan ketegasan ketika persoalan tersebut menyentuh kader, pengurus, atau lingkaran kepentingan sendiri.
Partai politik seharusnya menjadi tempat lahirnya pemimpin berintegritas, bukan tempat berlindung bagi kepentingan pribadi, transaksi jabatan, dan praktik korupsi.
Ketua umum partai harus berani membangun budaya politik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Jangan sampai partai hanya menjadi kendaraan untuk memperoleh kekuasaan, membagi-bagikan jabatan, dan menguasai sumber daya ekonomi negara.
Kita juga harus berbicara tegas mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
BUMN bukan perusahaan milik partai politik, bukan milik kelompok tertentu, bukan tempat membagikan posisi kepada orang-orang dekat kekuasaan, dan bukan pula tempat mencari keuntungan pribadi melalui jabatan strategis.
BUMN adalah aset negara yang dibangun dari kekayaan bangsa dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Karena itu, sudah saatnya pengelolaan BUMN dikembalikan sepenuhnya kepada prinsip profesionalisme, kompetensi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Pengangkatan direksi maupun komisaris harus mengutamakan rekam jejak, kemampuan manajerial, pengalaman, serta prestasi, bukan kedekatan politik, hubungan keluarga, balas jasa, ataupun kepentingan kelompok.
Jangan jadikan BUMN sebagai arena kompromi politik.
Jangan korbankan perusahaan negara hanya untuk memenuhi kepentingan elite.
Jika BUMN sehat, profesional, dan kompetitif, negara akan memperoleh manfaat, perekonomian tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, rakyat tentu berharap kepemimpinan yang tegas, berani, dan tidak mudah disandera kepentingan kelompok politik mana pun.
Presiden harus mampu berdiri di atas seluruh kepentingan partai, bukan menjadi pusat perebutan pengaruh para elite.
Jangan biarkan agenda pembangunan nasional terganggu oleh budaya bagi-bagi kekuasaan dan kompromi politik yang mengorbankan kepentingan publik.
Presiden membutuhkan pembantu yang bekerja, bukan sekadar orang-orang yang pandai memuji.
Negara membutuhkan pejabat yang berintegritas, bukan mereka yang hanya pintar membangun pencitraan.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani memberantas korupsi, bukan pemimpin yang membiarkan praktik penyalahgunaan kekuasaan terus berlangsung.
Pada akhirnya, bangsa ini harus menyadari bahwa demokrasi bukan milik ketua umum partai, bukan milik para oligarki, bukan milik pejabat, dan bukan milik segelintir orang yang merasa paling berkuasa.
Demokrasi Adalah Milik Rakyat Indonesia.
Jangan sampai rakyat hanya dijadikan objek suara setiap lima tahun sekali, sementara setelah kekuasaan diperoleh, kepentingan rakyat dilupakan.
Jangan sampai hukum hanya menjadi slogan, pemberantasan korupsi hanya menjadi panggung pencitraan, dan BUMN hanya menjadi ladang kepentingan politik.
INDONESIA MEMBUTUHKAN PEMBENAHAN, BUKAN SEKADAR PERGANTIAN KEKUASAAN.
Kami menginginkan hukum yang adil tanpa pandang bulu, partai politik yang bersih, elite yang berintegritas, pemerintahan yang profesional, serta BUMN yang dikelola oleh orang-orang kompeten dan bertanggung jawab.
Cukup sudah rakyat disuguhi drama politik yang tidak berkesudahan. Saatnya para elite berhenti berebut pengaruh, berhenti mempertontonkan ambisi kekuasaan, dan mulai membuktikan pengabdian kepada bangsa dan negara.
INGAT!!! JABATAN ADALAH AMANAH, KEKUASAAN ADALAH TANGGUNG JAWAB, BUMN ADALAH ASET NEGARA, DAN HUKUM HARUS BERLAKU SAMA BAGI SEMUA ORANG.
Jangan pernah mengorbankan masa depan Indonesia hanya demi mempertahankan kepentingan segelintir elite politik.
Rakyat mengawasi, sejarah mencatat, dan konstitusi harus tetap menjadi panglima tertinggi di negeri ini.
HIDUP RAKYAT INDONESIA! SELAMATKAN DEMOKRASI, TEGAKKAN KEADILAN, BERANTAS KORUPSI, DAN KEMBALIKAN BUMN KE TANGAN PROFESIONAL!!!
By Susilo Yuwono Hadinoto (Cakra Langit ) Punggawa Jokowi PJ07
