Prabumulih | Mata Pena News – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK di Kota Prabumulih. Organisasi tersebut menyatakan akan menyampaikan surat resmi kepada sejumlah instansi terkait sebagai bentuk permintaan evaluasi terhadap proses seleksi yang sedang berlangsung.
Surat tersebut rencananya akan ditujukan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan, Polres Prabumulih, serta Pemerintah Kota Prabumulih.
Ketua Umum APM, Adi Susanto, SE, mengatakan pihaknya menerima sejumlah informasi dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB, khususnya mengenai penerapan jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan jalur umum.
Menurutnya, proses penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami berharap seluruh tahapan PPDB dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik,” ujar Adi kepada wartawan.
Ia juga menilai perlu adanya penjelasan yang komprehensif dari pihak terkait mengenai mekanisme seleksi yang diterapkan, sehingga masyarakat dapat memahami dasar penentuan kelulusan peserta didik pada masing-masing jalur.
Selain menyampaikan surat kepada instansi terkait, APM mendorong dilaksanakannya forum audiensi atau dialog terbuka yang melibatkan Dinas Pendidikan, pihak sekolah, pengawas pendidikan, serta unsur masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang klarifikasi dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
“Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan proses PPDB berlangsung secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
APM berharap pihak berwenang dapat memberikan penjelasan yang diperlukan guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan maupun pihak sekolah terkait mengenai pernyataan yang disampaikan APM. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang.
Red
