AIR SUGIHAN, OKI | MATA PENA NEWS Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan penyimpangan pengelolaan anggaran mencuat di SD Negeri 1 Panggung Harjo, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Sejumlah orang tua siswa dan masyarakat mempertanyakan berbagai pungutan yang diduga dibebankan kepada wali murid, meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan melalui berbagai program bantuan untuk menunjang operasional sekolah.
Selain itu, penggunaan sejumlah anggaran pembangunan dan dana bantuan pemerintah juga menjadi sorotan karena diduga tidak sesuai dengan kondisi fisik maupun realisasi pekerjaan di lapangan.
Diduga Pungli Hingga Rp1,7 Juta per Siswa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap wali murid disebut-sebut harus mengeluarkan biaya antara Rp1,48 juta hingga Rp1,7 juta per tahun.
Rincian pungutan yang dikeluhkan masyarakat antara lain:
Seragam dan atribut sekolah: Rp350.000–Rp400.000;
Buku LKS: Rp220.000–Rp250.000;
Iuran bulanan: sekitar Rp360.000 per tahun;
Biaya ujian dan rapor: Rp150.000 per tahun;
Sumbangan gedung: Rp200.000;
Biaya perpisahan kelas VI: Rp400.000–Rp500.000.
Dengan jumlah siswa mencapai 92 orang, nilai uang yang beredar dari berbagai pungutan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp138 juta.
Sejumlah wali murid mengaku mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut karena disebut tidak disertai laporan pertanggungjawaban yang terbuka kepada masyarakat maupun komite sekolah.
Penggunaan Dana Pemerintah Ikut Disorot
Selain dugaan pungutan kepada orang tua siswa, pengelolaan sejumlah anggaran pemerintah juga menjadi perhatian publik.
Berdasarkan data yang beredar, disebutkan bahwa:
Dana BOS dan BOSDA Tahun 2025 sebesar Rp128,7 juta dilaporkan telah terealisasi sepenuhnya;
Pembangunan ruang kelas senilai Rp67,2 juta disebut belum selesai;
Pekerjaan pagar sekolah senilai Rp32,5 juta dikabarkan belum rampung;
Pengadaan meja, kursi, dan alat peraga pendidikan senilai Rp45 juta dipertanyakan keberadaannya.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dengan realisasi fisik di lapangan.
Laporan dan Pemeriksaan Telah Dilakukan
Dugaan penyimpangan ini disebut bukan kali pertama mencuat.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh media, terdapat laporan dari Komite Sekolah tertanggal 12 Mei 2025 Nomor 002/Komite-SDN1PH/V/2025 yang menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan sekolah.
Selain itu, pengaduan masyarakat juga telah disampaikan melalui SP4N-LAPOR dengan nomor registrasi LB2025071400022 serta laporan kepada Pemerintah Kabupaten OKI dengan Nomor 47/ADU/VII/2025.
Lebih lanjut, tim gabungan dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten OKI disebut telah melakukan pemeriksaan lapangan pada 27 Mei 2025.
Namun hingga kini, masyarakat mengaku belum memperoleh informasi resmi terkait hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak berwenang.
Publik Menanti Ketegasan Pemerintah
Masyarakat mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut, mengingat pemeriksaan lapangan dikabarkan telah dilakukan.
Berbagai pihak berharap Pemerintah Kabupaten OKI, Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, Inspektorat, serta aparat penegak hukum dapat menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka dan transparan guna menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Desakan Audit Menyeluruh
Sejumlah pihak mendesak agar dilakukan:
Audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOS, BOSDA, dan anggaran pembangunan sekolah;
Pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan sekolah;
Pengembalian kerugian negara apabila ditemukan adanya penyimpangan;
Penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SD Negeri 1 Panggung Harjo, Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, maupun pihak terkait lainnya masih diharapkan memberikan klarifikasi dan hak jawab atas berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Reporter: Kaperwil Sumsel
