Bekasi | Mata Pena News – Puluhan papan reklame milik jaringan usaha Pusat Gadai di Kota Bekasi disorot publik. Dari hasil penelusuran, terdapat sekitar 63 titik reklame yang terpasang di sejumlah kecamatan, namun diduga belum memiliki izin resmi serta belum menyetorkan pajak reklame kepada Pemerintah Kota Bekasi.
Aturan mengenai reklame sejatinya sudah jelas. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame—yang kemudian diubah melalui Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2018—dan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Reklame mewajibkan setiap penyelenggara reklame untuk mengantongi izin sekaligus membayar pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, kenyataannya berbeda di lapangan. Saat dikonfirmasi, salah satu manager area Pusat Gadai mengaku hanya memiliki izin lingkungan. “Kami sudah izin ke Pak RT. Untuk pajak, kami tidak tahu-menahu. Itu urusan kantor pusat,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (17/09).
Sementara itu, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Pondok Gede menegaskan bahwa reklame Pusat Gadai di wilayahnya belum terdaftar. “Benar, di wilayah kerja saya ada sekitar lima reklame. Belum ada izin, belum bayar pajak. Saya pernah undang pihak Pusat Gadai, tapi tidak pernah direspons,” ungkapnya.
Selain persoalan administrasi, sejumlah reklame diketahui dipasang di atas atap bangunan maupun di sisi ruko. Pemasangan tersebut dinilai berpotensi melanggar Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 yang mengatur aspek keselamatan konstruksi bangunan, sekaligus mengurangi estetika tata kota.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen pusat Pusat Gadai belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran perizinan dan kewajiban pajak reklame tersebut.
(JKS)
