Bogor | Mata Pena News – Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya, Chandra Doso S. IP menyoroti pengelolaan lahan parkir di sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Bogor. Menurutnya, keberadaan parkir yang semestinya ditujukan untuk melayani masyarakat justru kerap menimbulkan masalah karena tarifnya dinilai terlalu memberatkan.
Doso menegaskan, fasilitas publik seperti stadion, rumah sakit, terminal, hingga alun-alun seharusnya benar-benar menjadi ruang yang ramah bagi warga. Namun dalam praktiknya, masyarakat sering menghadapi pungutan parkir yang tinggi, bahkan tidak jarang pengelolaannya tidak jelas dan rawan disalahgunakan.
“Lahan parkir itu milik publik. Jangan sampai berubah menjadi ladang bisnis yang merugikan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir mengatur agar parkir tetap memberi kenyamanan, bukan sebaliknya,” tegas Chandra Doso, Senin (25/8/2025) di kantor PWRI Bogor Raya.
Ia mengingatkan bahwa parkir sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun, apabila pengelolaan tidak sesuai aturan atau tidak transparan, hal itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
Di tempat yang sama, Rohmat Selamat, S.H., M.Kn., turut mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali pengelolaan lahan parkir, khususnya di titik-titik vital seperti Stadion Pakansari dan rumah sakit pemerintah. Ia bahkan mengusulkan adanya pembebasan biaya parkir untuk kegiatan tertentu, misalnya olahraga rakyat, acara keagamaan, maupun bagi keluarga pasien rawat inap.
“Kami berharap Pemkab Bogor menertibkan dan mengatur kembali sistem parkir. Jangan sampai masyarakat yang sudah susah justru semakin dibebani dengan biaya parkir yang tidak wajar,” ujarnya.
Rohmat menambahkan, fasilitas umum seperti rumah sakit dan gelanggang olahraga Stadion Pakansari sebaiknya digratiskan karena pembangunannya berasal dari pajak rakyat.
Redaksi
