Reporter :Anggi
Karawang | MATAPENANEWS.com-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat Sudjonggo dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Kamis (22/9/2022).
Dalam kunjungan nya , Sudjonggo yang disambut oleh Kepala Lapas Kelas II A Karawang Lenggono Budi melihat sejumlah aktivitas di Lapas Kelas IIA Karawang
Di antaranya penghapusan tato bagi warga binaan. Kemudian, dilanjutkan dengan berkeliling area blok hunian warga binaan, cek proses pembuatan makanan serta hasil karya warga binaan.
Dalam kesempatan itu, Lenggono Budi menyampaikan, kegiatan layanan hapus tato untuk warga binaan Lapas Kelas II A Karawang bekerjasama dengan tim kesehatan yang berada dibawah Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik.
“Layanan ini sebagai bentuk fasilitas pembinaan kepribadian yang diberikan kepada warga binaan serta berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan hapus tato ini secara rutin setiap minggunya pada Kamis,” kata Budi.
Disebutkannya, alat yang digunakan pada kegiatan hapus tato ini merupakan hibah dari Pemda Karawang.
Sementara itu, Sudjonggo dalam sambutannya, mengatakan program penghapusan tato ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan ataupun proses. Namun, dia mengingatkan tentang perlunya pemantauan dari segi kepanasan alat yang digunakan untuk menghapus tato, sensitifitas kulit, serta user ataupun pengguna alat penghapusnya.
“Proses pelaksanaan penghapusan tato dilakukan secara to be continue ataupun berkelanjutan, dengan melihat tahapan – tahapan sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi,” ujarnya.
Dia juga mengajak masyarakat serta pemerintah daerah mendukung warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang.
“Warga binaan kami rawat dengan baik dan mendukung kami di seluruh program – program pembinaan salah satunya pada kegiatan hapus tato ini,” ungkapnya.
Hadir juga dalam kunjungan tersebut,diantara nya Direktur Keamanan dan Ketertiban (Dirkamtib), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham RI, perwakilan TNI/Polri, BNN dan lainnya.
