Wartawan Rangkap LSM, Berpotensi Picu Gagal Paham di Tengah Masyarakat dan Turunkan Kepercayaan terhadap Kontrol Sosial

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 08:07 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

MUBA  | Mata Pena News – Fenomena wartawan yang merangkap sebagai anggota maupun pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi perhatian di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama dalam membedakan fungsi, tugas, serta tanggung jawab antara profesi wartawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

 

Maraknya individu yang menjalankan dua peran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas profesionalitas, independensi, dan etika dalam menjalankan fungsi masing-masing. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya kesulitan membedakan apakah seseorang sedang menjalankan tugas jurnalistik sebagai wartawan atau sedang menjalankan aktivitas organisasi sebagai anggota LSM.

 

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya seseorang terlibat dalam organisasi lain. Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana menjaga batas peran, independensi, serta kepercayaan publik agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam menjalankan aktivitas jurnalistik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

 

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP menilai bahwa rangkap peran wartawan dan LSM perlu menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam menjaga marwah profesi jurnalistik.

Baca Juga:  Anggaran Rp89 Juta di Desa Buana Mukti Dipertanyakan, Proyek Gedung BPD Belum Rampung

 

Menurutnya, wartawan memiliki tanggung jawab menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, menyampaikan informasi secara berimbang, serta bekerja dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

 

Sementara itu, LSM memiliki ruang gerak dan fungsi tersendiri dalam melakukan pengawasan, advokasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat sesuai tujuan organisasinya.

 

“Jangan sampai masyarakat dibuat bingung dalam memahami fungsi dan kapasitas seseorang. Ketika seseorang memperkenalkan diri sebagai wartawan, tentu masyarakat berharap yang bersangkutan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Begitu juga ketika membawa nama LSM, harus jelas bahwa aktivitas yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi organisasi,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, persoalan rangkap peran tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila tidak disertai transparansi dan batas profesionalitas yang jelas.

 

“Jangan sampai fungsi kontrol sosial justru kehilangan kepercayaan masyarakat akibat kaburnya batas antara kepentingan pemberitaan dan kepentingan organisasi. Wartawan harus menjaga independensi, tidak mencampuradukkan tugas jurnalistik dengan kepentingan lain, serta tidak menggunakan identitas profesi untuk kepentingan di luar tugas jurnalistik,” lanjutnya.

Baca Juga:  Tiang WiFi Diduga Ilegal Dipasang Tanpa Seizin Pemerintah Desa dan Lingkungan Setempat, Warga

 

Dirinya juga menegaskan bahwa pers memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi. Wartawan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang faktual, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kapasitas seseorang ketika melakukan peliputan, menyampaikan kritik, maupun menjalankan aktivitas advokasi. Transparansi menjadi salah satu kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kredibilitas.

 

“Jangan sampai masyarakat gagal memahami mana kerja jurnalistik dan mana aktivitas organisasi. Kita ingin wartawan tetap dihormati karena kualitas pemberitaannya, bukan karena banyaknya atribut atau jabatan yang melekat. Kepercayaan publik adalah modal utama pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” pungkasnya.

Zulkarnain.ST

Berita Terkait

Ibu di Lumajang Jadi Tersangka Kasus Kematian Anak Balita, Polisi Dalami Motif dan Kondisi Kejiwaan
Delapan Warga Binaan Lapas Nyomplong Sukabumi Positif Narkoba, Modus Penyelundupan Terungkap
Tiang WiFi Diduga Ilegal Dipasang Tanpa Seizin Pemerintah Desa dan Lingkungan Setempat, Warga
Proyek Revitalisasi SDN 233 Palembang Rp857 Juta Disorot, Baja Ringan Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit dan Dua Jenderal Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara
Proyek Rehab Polres Jepara Rp300 Juta Dimenangkan Perusahaan Kudus, Muncul Dugaan Badan Usaha Dipinjam
Diduga Ada Pungutan di Balik Penertiban Parkir Dua Lapis di Palembang, Dishub Diminta Beri Penjelasan
Dugaan Pungli Ratusan Juta di Buay Pemuka Peliung, Tim Media Desak Aparat Penegak Hukum Bertindak
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:40 WIB

Ibu di Lumajang Jadi Tersangka Kasus Kematian Anak Balita, Polisi Dalami Motif dan Kondisi Kejiwaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:07 WIB

Wartawan Rangkap LSM, Berpotensi Picu Gagal Paham di Tengah Masyarakat dan Turunkan Kepercayaan terhadap Kontrol Sosial

Senin, 16 November 2026 - 08:55 WIB

Delapan Warga Binaan Lapas Nyomplong Sukabumi Positif Narkoba, Modus Penyelundupan Terungkap

Selasa, 10 November 2026 - 08:03 WIB

Tiang WiFi Diduga Ilegal Dipasang Tanpa Seizin Pemerintah Desa dan Lingkungan Setempat, Warga

Jumat, 6 November 2026 - 13:18 WIB

Proyek Revitalisasi SDN 233 Palembang Rp857 Juta Disorot, Baja Ringan Diduga Tak Sesuai Spesifikasi

Berita Terbaru