BEKASI | MATA PENA NEWS – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda). Perkara kerja sama pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya agenda pemanggilan tersebut. Pihaknya masih menunggu kehadiran Wali Kota Bekasi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
“Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” ujar Anang di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP dalam pengelolaan sumur minyak selama periode 2009–2024.
Sebelumnya, perkara ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. Namun, dalam perkembangannya, penyidikan diambil alih oleh Jampidsus Kejagung untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Anang menjelaskan, perkara bermula dari kerja sama pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi yang melibatkan perusahaan daerah dan PT Pertamina EP.
Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum menemukan indikasi persoalan tata kelola, khususnya terkait prosedur perizinan dan mekanisme kerja sama yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan tidak terpenuhinya persetujuan DPRD serta mekanisme perizinan yang seharusnya melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” ungkap Anang.
Kerugian Negara Ditaksir Mencapai Rp2 Triliun
Dalam perkara tersebut, Kejagung memperkirakan dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama migas berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.
Anang menyebut dampak kerugian diduga tidak hanya berkaitan dengan perusahaan daerah, tetapi juga melibatkan PT Pertamina EP sebagai pihak dalam kerja sama operasi tersebut.
“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” jelasnya.
Hingga saat ini, penyidik Jampidsus Kejagung masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan sejumlah pihak yang dinilai mengetahui maupun berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut.
Pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi berinisial TAT menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan tata kelola migas, termasuk menelusuri proses pengambilan kebijakan serta pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Meski demikian, pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya tanggung jawab pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.
MATA PENA NEWS














