Kejagung Panggil Wali Kota Bekasi sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Migas, Kerugian Negara Ditaksir Rp2 Triliun

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 10:43 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

BEKASI | MATA PENA NEWS – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda). Perkara kerja sama pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya agenda pemanggilan tersebut. Pihaknya masih menunggu kehadiran Wali Kota Bekasi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

“Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” ujar Anang di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP dalam pengelolaan sumur minyak selama periode 2009–2024.

Sebelumnya, perkara ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. Namun, dalam perkembangannya, penyidikan diambil alih oleh Jampidsus Kejagung untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Baca Juga:  Ketua Forkogakum Apresiasi Gebrakan Kapolri Jenderal Suyudi: Berantas Narkoba Wujud Polisi Bersama Masyarakat

Anang menjelaskan, perkara bermula dari kerja sama pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi yang melibatkan perusahaan daerah dan PT Pertamina EP.

Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum menemukan indikasi persoalan tata kelola, khususnya terkait prosedur perizinan dan mekanisme kerja sama yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan tidak terpenuhinya persetujuan DPRD serta mekanisme perizinan yang seharusnya melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” ungkap Anang.

Kerugian Negara Ditaksir Mencapai Rp2 Triliun

Dalam perkara tersebut, Kejagung memperkirakan dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama migas berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.

Baca Juga:  Pesan Bupati Jepara Witiarso Utomo Jelang Pilpet: Beda Pilihan Wajar, Rukun Harus Dijaga

Anang menyebut dampak kerugian diduga tidak hanya berkaitan dengan perusahaan daerah, tetapi juga melibatkan PT Pertamina EP sebagai pihak dalam kerja sama operasi tersebut.

“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” jelasnya.

Hingga saat ini, penyidik Jampidsus Kejagung masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan sejumlah pihak yang dinilai mengetahui maupun berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut.

Pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi berinisial TAT menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan tata kelola migas, termasuk menelusuri proses pengambilan kebijakan serta pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Meski demikian, pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya tanggung jawab pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.

MATA PENA NEWS

Berita Terkait

Pemkot Bogor Bidik PAD Parkir Rp11 Miliar, Digitalisasi dan Parkir Malam Jadi Andalan
Jalan Boulevard Sawangan Village Ditargetkan Rampung 2027, Bakal Jadi Akses Umum
Pemkot Bogor Raih Penghargaan KTR Terbaik dari Kemenkes, Dedie Rachim: Hasil Kerja Bersama
Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Punggawa Jokowi 7 Nyatakan Keluar dari Barisan Pendukung Prabowo
Di Bawah Kepemimpinan Yantie Rachim, TP PKK, YKI, dan Tim Posyandu Kota Bogor Raih Penghargaan HKN 2026
Kabar Baik! Pemkot Bogor Berikan Diskon 50 Persen Denda PBB-P2 hingga Akhir Desember 2026
Puncak HUT ke-15 Partai NasDem Jepara Meriah, H. Pratikno: NasDem Jepara Harus Jaya dan Menang di 2029, Kader Wajib Turun ke Masyarakat Bawah
Dukung Kontingen Kota Bogor, Adityawarman Adil Tekankan Semangat Juang dan Sportivitas
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 10:43 WIB

Kejagung Panggil Wali Kota Bekasi sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Migas, Kerugian Negara Ditaksir Rp2 Triliun

Selasa, 17 November 2026 - 09:59 WIB

Pemkot Bogor Bidik PAD Parkir Rp11 Miliar, Digitalisasi dan Parkir Malam Jadi Andalan

Senin, 16 November 2026 - 09:19 WIB

Jalan Boulevard Sawangan Village Ditargetkan Rampung 2027, Bakal Jadi Akses Umum

Senin, 16 November 2026 - 07:18 WIB

Pemkot Bogor Raih Penghargaan KTR Terbaik dari Kemenkes, Dedie Rachim: Hasil Kerja Bersama

Jumat, 13 November 2026 - 13:15 WIB

Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Punggawa Jokowi 7 Nyatakan Keluar dari Barisan Pendukung Prabowo

Berita Terbaru