Mata Pena News – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, serta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), melakukan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Kabupaten Bogor pada Senin (3/11/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan hunian yang layak, inklusif, serta terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Inisiatif tersebut tidak hanya menyasar peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga berorientasi pada penguatan ekonomi daerah melalui sektor perumahan yang produktif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menilai, geliat pembangunan perumahan di Kabupaten Bogor telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan daya beli masyarakat.
“Pertumbuhan ekonominya bagus, dan saya yakin itu karena faktor perumahan. Rumah subsidi banyak dibangun, kegiatan konstruksi meningkat, dan itu membuka banyak lapangan pekerjaan. Satu rumah subsidi bisa menyerap tenaga kerja 4–5 orang, belum termasuk toko bangunan, sopir angkutan material, warung, dan industri seperti semen dan pasir,” ujar Maruarar di lokasi kegiatan.
Ia menambahkan bahwa ke depan, pemerintah akan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur dalam pelaksanaan program perumahan, termasuk target penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dan peningkatan pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan tekadnya untuk menjadikan Kabupaten Bogor sebagai contoh nasional dalam pelaksanaan program KPP, dengan capaian penyerapan tertinggi di Indonesia.
Ia menilai bahwa keberadaan Kabupaten Bogor sebagai daerah tempat tinggal Presiden Republik Indonesia maupun Presiden sebelumnya menjadi motivasi tambahan agar angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan secara signifikan melalui program perumahan.
ia juga menyoroti pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan tepat sasaran, khususnya dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurutnya, efisiensi yang dihasilkan dari sistem belanja langsung dapat menjadi ruang fiskal baru untuk memperbaiki lebih banyak rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Ia menilai bahwa sektor perumahan memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan, serta penguatan ekonomi lokal.
“Saya bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta jajaran Pemkab Bogor berkomitmen menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bupati Rudy.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah siap mendukung implementasi program KPP melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, termasuk penyediaan lahan dan perizinan yang dipermudah bagi pembangunan perumahan rakyat.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menggarisbawahi bahwa arah pembangunan di Jawa Barat selalu berpijak pada dua kata kunci, yaitu sejahtera dan bahagia, yang tercermin dalam filosofi “gemah ripah repeh rapih.” “Gemah ripah artinya sejahtera, repeh rapih artinya bahagia.
Pemerintah hadir untuk membahagiakan masyarakat dan menyejahterakan mereka melalui berbagai program nyata, termasuk pembangunan sektor perumahan,” jelasnya.
Herman menuturkan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect yang sangat besar, karena mampu menggerakkan hingga 120–140 subsektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya beli masyarakat. “Satu rumah melibatkan setidaknya empat pekerja.
Jika sepuluh ribu rumah dibangun, berarti ada empat puluh ribu lapangan kerja baru. Inilah mengapa perumahan menjadi sektor andalan dalam menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.
Lebih jauh, Herman mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus menghadirkan berbagai program strategis seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), MLPP (fasilitas pembiayaan perumahan), dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Ia menyebutkan bahwa program-program tersebut memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sulit mengakses pembiayaan perumahan. “Program ini luar biasa. Tahun depan akan ada 400 ribu unit BSPS, dan kami berharap minimal 20 persen di antaranya untuk Jawa Barat. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah prioritas,” pungkasnya.
Red
