Bogor | Mata Pena NewsI
Isu dugaan perlakuan istimewa terhadap sebuah organisasi masyarakat di Kabupaten Bogor menjadi pembicaraan hangat publik. Organisasi non-pemerintah tersebut disebut kerap memakai sejumlah fasilitas milik pemerintah daerah tanpa prosedur yang jelas, memunculkan pertanyaan terkait potensi konflik kepentingan karena ketuanya merupakan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang masih aktif.
Aktivis dan warga mempertanyakan mengapa organisasi lain, lebih dari 369 organisasi masyarakat dan LSM resmi, wajib mengikuti prosedur ketat ketika ingin menggunakan fasilitas pemerintah, sementara satu organisasi tertentu diduga mendapat akses lebih mudah.
Fasilitas Negara yang Diduga Digunakan
Dari informasi lapangan yang beredar, beberapa fasilitas yang disebut digunakan oleh organisasi tersebut antara lain:
Jamuan makan malam ketua organisasi di Pendopo Bupati.
Pemasangan baliho di titik strategis yang termasuk fasilitas pemerintah Kabupaten Bogor.
Penggunaan 20 kamar hotel milik BUMD dengan harga normatif Rp650.000 per kamar.
Kelonggaran ini memunculkan dugaan bahwa terdapat keberpihakan atau adanya penggunaan pengaruh jabatan publik untuk kepentingan organisasi tertentu. Publik mempertanyakan apakah seluruh penggunaan fasilitas tersebut telah melalui prosedur izin resmi dari dinas terkait.
Mediasi Dua Organisasi Ikut Menuai Sorotan
Sorotan publik semakin tajam setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dikabarkan memerintahkan Biro Hukum untuk melakukan mediasi antara LASQI Kabupaten Bogor yang dipimpin Ajeng Umaroh (organisasi resmi berdiri sejak 1970) dengan LASQI Nusantara Jaya yang dipimpin Lukman (berdiri sejak 2023), yang juga merupakan anggota DPRD aktif.
Langkah ini menimbulkan tanda tanya mengenai dasar hukum mediasi yang melibatkan dua organisasi eksternal, terlebih salah satu di antaranya dipimpin pejabat publik.
DPW LASQI Jawa Barat Tegaskan Sikap
Sekretaris DPW LASQI Jawa Barat, Imam Nasrullah, SH., MH, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Ketua DPD LASQI Kabupaten Bogor dalam mengklarifikasi berbagai kejanggalan tersebut.
“DPW LASQI Jawa Barat menegaskan bahwa setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan, fasilitas maupun anggaran harus ditelusuri secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum. Kami siap mengawal langkah DPD LASQI Kabupaten Bogor demi menjaga marwah organisasi dan memastikan tidak ada jabatan publik yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Publik Desak Audit dan Penjelasan Resmi
Masyarakat menilai perlunya transparansi penuh dari pemerintah daerah mengenai:
Status izin penggunaan fasilitas negara oleh organisasi terkait.
Alasan dan dasar hukum pelaksanaan mediasi oleh pemerintah daerah.
Potensi pelanggaran etika pejabat publik bila benar terdapat penggunaan jabatan untuk kepentingan organisasi pribadi.
Sejumlah pihak juga mendorong lembaga pengawas agar memastikan tidak ada praktik abuse of power dalam kasus ini, mengingat penggunaan fasilitas negara harus tunduk pada aturan yang sama bagi seluruh organisasi.
Isu ini disebut sebagai salah satu “hot issue” Kabupaten Bogor pada Jumat, 5 Desember 2025, karena menyangkut integritas pejabat publik dan keadilan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat luas.
Wartawan coba mengkonfirmasi kepada ketua LASQI Nusantara Jaya, Lukmananudin Ar Rasyid, Melaui pesan WhatsApp tgl (5/12/2025 ) yang dikirim kepada tim, ia mengatakan
Nanti ngobrolnya setelah setelah acara ya, Sy harus menjamu tamu2 dari provinsi seluruh indonesia yang datang ke Bogor.” pungkasnya
Red
