DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 13:08 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA | Mata Pena News – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Keputusan diambil setelah Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan.

Baca Juga:  Jokowi Hadiri Sidang Dugaan Ijazah Palsu di PN Jakarta Timur, Siap Tunjukkan Dokumen Pendidikan

“Setuju,” jawab para anggota Dewan secara serentak.

Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan. Keputusan tersebut disambut tepuk tangan anggota DPR yang mengikuti rapat.

“Terima kasih, alhamdulillah,” ujar Puan setelah mengetuk palu sidang.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah melalui pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam laporan pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Baca Juga:  Akhmad Munir Tegaskan Wartawan Harus Adaptif, Profesionalisme Jadi Kunci Hadapi Era Digital

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM merupakan perubahan redaksional, 40 DIM berkaitan dengan substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM merupakan substansi baru.

Pengesahan RUU Perampasan Aset ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pembentukan regulasi terkait penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Mata Pena News

Berita Terkait

Petisi Desak Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Dibuka ke Publik, Dasco Beri Tanggapan
Akhmad Munir Tegaskan Wartawan Harus Adaptif, Profesionalisme Jadi Kunci Hadapi Era Digital
Jokowi Hadiri Sidang Dugaan Ijazah Palsu di PN Jakarta Timur, Siap Tunjukkan Dokumen Pendidikan
Subhan Murtadla: Menapaki Jalan Pergerakan, Menjaga Idealisme, dan Mengabdikan Diri untuk Umat
H.M Saifudaulah SH.MH.M.Pd.I ,Dari PKS(partai keadilan sejahtera)Serap Aspirasi Warga RW 06 kelurahan jati Waringin, Soroti Masalah Banjir dan drainase.
BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome
REDI GUSTRO, KETUA PAGUYUBAN PENYULING MINYAK MUBA: SUARAKAN ASPIRASI 10.000 KK
BPJS Kesehatan Bangun Standar Customer Excellence melalui CX126
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:08 WIB

DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Rabu, 18 November 2026 - 08:17 WIB

Petisi Desak Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Dibuka ke Publik, Dasco Beri Tanggapan

Jumat, 13 November 2026 - 13:32 WIB

Akhmad Munir Tegaskan Wartawan Harus Adaptif, Profesionalisme Jadi Kunci Hadapi Era Digital

Kamis, 5 November 2026 - 10:53 WIB

Jokowi Hadiri Sidang Dugaan Ijazah Palsu di PN Jakarta Timur, Siap Tunjukkan Dokumen Pendidikan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 13:28 WIB

Subhan Murtadla: Menapaki Jalan Pergerakan, Menjaga Idealisme, dan Mengabdikan Diri untuk Umat

Berita Terbaru

Nasional

DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:08 WIB