Jakarta | Mata Pena News – Transparansi latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi perhatian publik.
Hal ini menyusul munculnya petisi di platform Change.org yang mendesak agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka dan diverifikasi secara terbuka.
Petisi tersebut dibuat oleh seorang warganet bernama Farida Octavia pada Kamis (12/11/2026). Aspirasi itu ditujukan kepada tiga lembaga, yakni pimpinan DPR RI,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dalam keterangannya, Farida menilai keterbukaan dokumen pendidikan diperlukan untuk memastikan integritas dan kredibilitas para anggota legislatif yang menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah kualifikasi pendidikan para pembuat kebijakan telah diperoleh melalui proses akademik yang sah dan sesuai ketentuan.
“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis (ijazah) para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” demikian bunyi latar belakang petisi tersebut, dikutip dari Change.org, Selasa (17/11/2026).
Pembuat petisi juga menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Ia berpandangan bahwa keterbukaan dokumen pendidikan bukan semata-mata persoalan privasi pribadi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat.
“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” tulis Farida dalam petisinya.
Dasco Beri Tanggapan
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa informasi mengenai latar belakang anggota DPR pada dasarnya sudah tersedia melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang telah dipublikasikan oleh penyelenggara pemilu untuk mengetahui data pendidikan para calon anggota legislatif.
Namun, keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan dan akses terhadap salinan ijazah merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Verifikasi keabsahan dokumen pendidikan juga memerlukan mekanisme serta kewenangan lembaga terkait.
Desakan melalui petisi tersebut kembali memunculkan pembahasan mengenai pentingnya transparansi informasi publik, khususnya terkait rekam jejak dan persyaratan administrasi pejabat yang memperoleh mandat dari masyarakat.
Red














