JAKARTA | Mata Pena News – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Keputusan diambil setelah Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab para anggota Dewan secara serentak.
Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan. Keputusan tersebut disambut tepuk tangan anggota DPR yang mengikuti rapat.
“Terima kasih, alhamdulillah,” ujar Puan setelah mengetuk palu sidang.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah melalui pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam laporan pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM merupakan perubahan redaksional, 40 DIM berkaitan dengan substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM merupakan substansi baru.
Pengesahan RUU Perampasan Aset ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pembentukan regulasi terkait penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Mata Pena News














