Bekasi | Mata Pena News – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, tidak menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Ketidakhadiran Tri dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. Menurut Anang, pihak Tri telah menyampaikan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan.
Ia menjelaskan, Wali Kota Bekasi tersebut meminta agar pemanggilan sebagai saksi dijadwalkan kembali pada pekan depan. Namun, Kejagung belum mengungkap alasan ketidakhadiran Tri dalam pemeriksaan tersebut.
Kasus yang tengah ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan kerja sama antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama kurun waktu 2009 hingga 2024.
Dalam perkara tersebut, dugaan kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
Sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti, penyidik Kejagung sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Bekasi dan Jakarta.
Beberapa tempat yang menjadi sasaran penggeledahan di antaranya Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, serta kantor PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Penggeledahan juga dilakukan di kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. yang berada di kawasan Sampoerna Strategic, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Selain itu, penyidik turut mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Hingga berita ini disusun, pemeriksaan terhadap Tri Adhianto masih menunggu penjadwalan ulang dari Kejagung. Perkembangan penyidikan perkara tersebut menjadi perhatian publik mengingat besarnya nilai dugaan kerugian negara.
(Redaksi/Mata Pena News)














