KOTA BOGOR, Mata Pena News – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan kepada masyarakat berupa pengurangan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 50 persen.
Program yang berlangsung mulai 1 September hingga 31 Desember 2026 ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang memiliki tunggakan denda PBB-P2 berkesempatan memperoleh pengurangan sebesar 50 persen dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan materi sosialisasi resmi Bapenda Kota Bogor, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pengurangan denda tersebut.
Wajib pajak harus sudah terdaftar dalam Sistem Pelayanan Pajak Daerah Terpadu melalui SPPT PBB-P2 serta melunasi kewajiban PBB-P2 Tahun 2026.
Pendaftaran juga dapat dilakukan secara daring melalui layanan resmi Bapenda Kota Bogor pada tautan berikut:
https://pelayanan-pendapatan.kotabogor.go.id/e-spt/
Masyarakat dapat mengetahui status pendaftaran dengan memindai QR Code yang tersedia dalam materi sosialisasi, kemudian melakukan pengecekan status terdaftar e-SPPT.
Untuk mempermudah pembayaran, Bapenda Kota Bogor menyediakan berbagai kanal transaksi, mulai dari layanan perbankan, mobile banking, dompet digital,
hingga kanal pembayaran lainnya yang telah bekerja sama dengan Pemkot Bogor.
Pemkot Bogor mengimbau masyarakat agar tidak melewatkan kesempatan tersebut dan segera memanfaatkan program
pengurangan denda sebelum berakhir pada 31 Desember 2026.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan keringanan kepada masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Kemudahan Pembayaran Pajak Kendaraan Melalui Kiosk Samsat
Selain program pengurangan denda PBB-P2, Bapenda Kota Bogor juga menyosialisasikan kemudahan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor melalui fasilitas Kiosk Samsat.
Layanan ini memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui beberapa tahapan yang telah disediakan.
Adapun tahapan penggunaannya meliputi:
Memilih menu pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.
Menempelkan e-KTP pada perangkat KTP Reader dan melakukan pemindaian sidik jari.
Memasukkan alamat email atau nomor WhatsApp yang masih aktif.
Memilih kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya.
Menentukan metode pembayaran melalui QRIS atau Virtual Account.
Setelah pembayaran berhasil, menunggu bukti pembayaran, kemudian melanjutkan proses pencetakan SKKP dan pengesahan STNK di Samsat terdekat sesuai ketentuan layanan.
Melalui berbagai kemudahan pelayanan tersebut, Pemkot Bogor berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan perpajakan, baik untuk PBB-P2 maupun pajak kendaraan bermotor.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak***
(Rud)
