Bogor | Mata Pena News – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melanjutkan Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap III dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dinilai harus disertai pembenahan menyeluruh terhadap sistem transportasi. Tanpa konsep yang jelas, pembangunan terminal dikhawatirkan hanya menghasilkan infrastruktur baru tanpa mampu mengatasi persoalan lalu lintas dan pelayanan angkutan umum.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Angga Alan Surawijaya. Menurutnya, revitalisasi terminal seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem transportasi yang lebih terintegrasi, bukan sekadar mempercantik fasilitas fisik.
“Yang perlu dipikirkan bukan hanya bagaimana terminal selesai dibangun, tetapi bagaimana terminal itu nantinya beroperasi. Jika konsepnya belum matang, kemacetan, tumpang tindih trayek, dan semrawutnya angkutan umum bisa saja tetap terjadi,” ujar Angga, Senin (3/8/2026).
Ia menilai Terminal Bubulak memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk Kota Bogor dari arah Kabupaten Bogor. Karena itu, kebijakan transportasi di kawasan tersebut tidak bisa disusun secara parsial, melainkan harus melibatkan koordinasi lintas daerah.
Terlebih, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini juga tengah mengembangkan Terminal Laladon sebagai salah satu simpul transportasi. Menurut Angga, apabila kedua terminal berjalan tanpa perencanaan yang terintegrasi, potensi tumpang tindih pelayanan angkutan umum akan semakin besar.
“Transportasi di kawasan Bubulak sejak lama menjadi urusan bersama Kota dan Kabupaten Bogor. Banyak trayek melintasi dua wilayah administrasi, sehingga setiap kebijakan harus disusun melalui koordinasi yang baik agar tidak saling berbenturan,” katanya.
Dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Angga mendorong pemerintah menyusun masterplan transportasi kawasan Bubulak-Laladon sebagai acuan pengembangan transportasi jangka panjang.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk mengatur pembagian fungsi kedua terminal, penataan trayek angkutan kota dan angkutan perbatasan, serta integrasi dengan layanan BisKita, angkutan pengumpan (feeder), hingga angkutan antarkota.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya penataan kawasan terminal secara menyeluruh. Fasilitas pendukung seperti area parkir, titik naik turun penumpang, ruang bagi pelaku UMKM, jalur pejalan kaki, hingga rekayasa lalu lintas harus dirancang sebagai satu kesatuan agar mampu meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi.
Untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, Angga mengusulkan pembentukan Forum Koordinasi Transportasi Bogor Raya yang melibatkan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih tertata, efisien, dan saling terhubung.
“Kalau Terminal Bubulak dan Terminal Laladon dapat berfungsi sebagai satu jaringan transportasi yang saling melengkapi, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat. Namun jika berjalan sendiri-sendiri, persoalan kemacetan, tumpang tindih trayek, hingga pemborosan anggaran akan terus berulang,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan anggaran revitalisasi Terminal Bubulak tidak hanya berorientasi pada pembangunan gedung, tetapi juga melahirkan kebijakan transportasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan angkutan umum di wilayah barat Kota Bogor.
“Keberhasilan revitalisasi terminal bukan diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari sejauh mana terminal mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan penggunaan transportasi publik, dan memberikan pelayanan yang aman, nyaman, serta terintegrasi bagi masyarakat,” pungkasnya.
Red
