Bandung | Mata Pena News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Optimalisasi Pemanfaatan Tanah serta Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah di wilayah Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Bandung, Selasa (4/8/2026), itu dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan diikuti seluruh kepala daerah se-Jawa Barat sebagai bentuk penguatan sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Rudy menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi budaya yang dibangun melalui sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta didukung pengawasan yang efektif.
“Korupsi adalah musuh bersama. Pencegahannya harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegas Rudy.
Menurutnya, Pemkab Bogor terus melakukan berbagai pembenahan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mengoptimalkan implementasi MCSP sebagai instrumen pencegahan korupsi yang efektif.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh integritas aparatur dalam mengelola setiap program dan kebijakan yang dijalankan.
Selain membahas penguatan langkah-langkah pencegahan korupsi, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti pentingnya pemanfaatan tanah dan penataan ruang yang tepat sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Rudy mengatakan, pengelolaan aset daerah yang profesional dan penataan ruang yang terencana akan memberikan kepastian hukum bagi investasi, mempercepat pembangunan, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Komitmen kita sama, menghadirkan pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rudy berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota semakin solid dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi fondasi penting untuk menekan potensi korupsi, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui penguatan sistem pengawasan dan tata kelola yang semakin baik, Pemkab Bogor optimistis mampu menciptakan pemerintahan yang profesional, dipercaya masyarakat, serta mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Rudy
