Prabowo Dorong Perubahan Tata Kelola Tambang, Negara Ditargetkan Nikmati Minimal 70 Persen Hasilnya

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 08:13 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA | Mata Pena News –  Pembagian manfaat ekonomi dari kekayaan pertambangan nasional menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan negara memperoleh manfaat minimal 70 persen dari hasil pengelolaan tambang di Indonesia.

Keinginan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Milad Muhammadiyah. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan telah memberikan arahan kepada sejumlah menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Presiden menegaskan, arahan itu tidak terbatas pada perusahaan pertambangan tertentu. Seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi bagian dari cakupan kebijakan yang diinginkannya.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo.

Tidak hanya menginginkan porsi hasil pertambangan yang lebih besar bagi negara, Prabowo juga menyoroti aspek kepemilikan perusahaan tambang. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan penguasaan saham pada perusahaan yang menjalankan kegiatan eksploitasi sumber daya mineral.

Baca Juga:  Rupiah Melemah ke Rp18.095 per Dolar AS pada Pembukaan Perdagangan Jumat

Meski demikian, Presiden tidak menutup ruang bagi masuknya modal swasta. Ia memahami bahwa sektor pertambangan masih membutuhkan investasi untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan industri.

Namun, keterlibatan investor harus disertai skema yang memastikan keuntungan terbesar tetap kembali kepada bangsa Indonesia. Investor dapat memperoleh pengembalian atas modal yang ditanamkan, sementara pembagian keuntungan selanjutnya harus lebih mengutamakan kepentingan nasional.

“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal dia masukin modal, boleh, investasi Anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas Bangsa Indonesia,” ujarnya.

Prabowo mengaitkan gagasan tersebut dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan tersebut menjadi landasan pengelolaan sumber daya alam agar kekayaan bumi Indonesia tidak semata-mata menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

Baca Juga:  Rupiah Melemah ke Rp18.095 per Dolar AS pada Pembukaan Perdagangan Jumat

Presiden juga mengingatkan bahwa sektor produksi yang memiliki peran penting bagi negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas harus berada dalam penguasaan negara.

“Sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan yang ingin didorong pemerintah dalam pengelolaan pertambangan nasional, yakni memperbesar manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Meski demikian, penerapan target 70 persen tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme perhitungan, bentuk penguasaan negara, serta aturan teknis yang akan menjadi dasar pelaksanaannya. ***

(Redaksi)

Berita Terkait

Rupiah Melemah ke Rp18.095 per Dolar AS pada Pembukaan Perdagangan Jumat
Bupati Jepara Witiarso Utomo Soroti Pelayanan Publik, Ekonomi Desa, Pendidikan, dan Kesehatan
Terima Perwakilan PT John Toys Indonesia Korea, Bamsoet Dorong Kolaborasi Kampus dan Dunia Usaha
Kepala Diskop UKM Kabupaten Bogor Dianugerahi Tokoh Penggerak Koperasi Jawa Barat, Bukti Nyata Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Operasi Pasar Murah di Pasar Cibinong Diserbu Warga, 4 Ton Beras SPHP dan Minyak Goreng Ludes Terjual
Muscab V HIPMI Kabupaten Bogor, Pemkab Gandeng Pengusaha Muda Pacu Investasi dan Ciptakan Lapangan Kerja
Peringati Hari Koperasi Nasional ke-79, Pemkab Bogor Hadirkan 100 Stan UMKM di Alun-Alun Cibinong
Perumda Pasar Tohaga Dukung Stabilitas Harga Pangan, Berikut Update Harga Komoditas di Pasar Kabupaten Bogor
Berita ini 6 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:13 WIB

Prabowo Dorong Perubahan Tata Kelola Tambang, Negara Ditargetkan Nikmati Minimal 70 Persen Hasilnya

Jumat, 6 November 2026 - 10:59 WIB

Rupiah Melemah ke Rp18.095 per Dolar AS pada Pembukaan Perdagangan Jumat

Selasa, 22 September 2026 - 11:05 WIB

Bupati Jepara Witiarso Utomo Soroti Pelayanan Publik, Ekonomi Desa, Pendidikan, dan Kesehatan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 12:55 WIB

Terima Perwakilan PT John Toys Indonesia Korea, Bamsoet Dorong Kolaborasi Kampus dan Dunia Usaha

Selasa, 4 Agustus 2026 - 08:17 WIB

Kepala Diskop UKM Kabupaten Bogor Dianugerahi Tokoh Penggerak Koperasi Jawa Barat, Bukti Nyata Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Berita Terbaru