JAKARTA | Mata Pena News – Pembagian manfaat ekonomi dari kekayaan pertambangan nasional menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan negara memperoleh manfaat minimal 70 persen dari hasil pengelolaan tambang di Indonesia.
Keinginan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Milad Muhammadiyah. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan telah memberikan arahan kepada sejumlah menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Presiden menegaskan, arahan itu tidak terbatas pada perusahaan pertambangan tertentu. Seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi bagian dari cakupan kebijakan yang diinginkannya.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo.
Tidak hanya menginginkan porsi hasil pertambangan yang lebih besar bagi negara, Prabowo juga menyoroti aspek kepemilikan perusahaan tambang. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan penguasaan saham pada perusahaan yang menjalankan kegiatan eksploitasi sumber daya mineral.
Meski demikian, Presiden tidak menutup ruang bagi masuknya modal swasta. Ia memahami bahwa sektor pertambangan masih membutuhkan investasi untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan industri.
Namun, keterlibatan investor harus disertai skema yang memastikan keuntungan terbesar tetap kembali kepada bangsa Indonesia. Investor dapat memperoleh pengembalian atas modal yang ditanamkan, sementara pembagian keuntungan selanjutnya harus lebih mengutamakan kepentingan nasional.
“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal dia masukin modal, boleh, investasi Anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas Bangsa Indonesia,” ujarnya.
Prabowo mengaitkan gagasan tersebut dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan tersebut menjadi landasan pengelolaan sumber daya alam agar kekayaan bumi Indonesia tidak semata-mata menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.
Presiden juga mengingatkan bahwa sektor produksi yang memiliki peran penting bagi negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas harus berada dalam penguasaan negara.
“Sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan yang ingin didorong pemerintah dalam pengelolaan pertambangan nasional, yakni memperbesar manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat Indonesia.
Meski demikian, penerapan target 70 persen tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme perhitungan, bentuk penguasaan negara, serta aturan teknis yang akan menjadi dasar pelaksanaannya. ***
(Redaksi)














