BOGOR | Mata Pena News – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih penghargaan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terbaik kategori kabupaten/kota dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam acara yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Dedie mengatakan, keberhasilan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, penghargaan tersebut diberikan melalui proses penilaian oleh lembaga yang memiliki kredibilitas, yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
“Tentu penilaiannya dilakukan oleh lembaga yang kredibel, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” ujar Dedie, didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi sekaligus penguat komitmen Pemkot Bogor untuk terus menegakkan aturan KTR, khususnya di sejumlah lokasi yang berpotensi terjadi pelanggaran.
Menurut Dedie, pengawasan dan penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten serta berkelanjutan agar implementasi KTR dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Supaya terus pergerakan KTR kita ini efektif, efisien, dilaksanakan di Indonesia. Terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat,” ungkapnya.
Dedie juga menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor dan seluruh tim KTR. Kolaborasi tersebut melibatkan Satpol PP, Baperida, pemerintah kecamatan, kelurahan, serta berbagai pihak lainnya.
Ia mengapresiasi kontribusi seluruh unsur yang selama ini terlibat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor.
Pemkot Bogor berharap capaian tersebut dapat semakin memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan yang sehat, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan KTR.
Dengan demikian, penerapan Kawasan Tanpa Rokok tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari upaya bersama melindungi kesehatan masyarakat. ***














