Bekasi | Mata Pena News – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai membangun pusat pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK), Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Fasilitas ini diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses keterampilan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih inklusif.
Pembangunan pusat pelatihan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking dalam rangkaian kegiatan Pekan Inklusi, Kamis (19/11/2026).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pusat pelatihan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2027.
“Dan harapan kita, pertengahan tahun depan kita sudah bisa opening, sehingga kita bisa lebih melatih lebih banyak lagi disabilitas di seluruh Indonesia,” ujar Yassierli saat ditemui di BPKK,
Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas dilakukan melalui renovasi gedung yang berada di bagian belakang kompleks BPKK. Bangunan dua lantai tersebut nantinya akan difungsikan sebagai pusat pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.
“Jadi gedungnya ada di bagian belakang. Itu dua lantai yang akan kita renovasi,” jelasnya.
Dalam proses renovasi dan penyediaan fasilitas, Kemnaker juga memperoleh dukungan dari dua perusahaan swasta, yakni Indosat dan PT IWIP.
Yassierli berharap keberadaan pusat pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pembekalan keterampilan kepada penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia.
Adapun durasi pelatihan nantinya akan disesuaikan dengan jenis keterampilan dan tingkat kesulitan materi yang diberikan. Untuk pelatihan tertentu, seperti teknologi informasi (IT), proses pembelajaran dapat berlangsung selama empat hingga lima hari.
“Kalau untuk pelatihan tertentu, misalnya IT, itu bisa empat sampai lima hari,” ungkapnya.
Sementara itu, pelatihan yang membutuhkan pendalaman materi dan keterampilan khusus dapat berlangsung selama dua minggu hingga maksimal satu bulan.
Selain menyiapkan fasilitas pelatihan, Kemnaker juga membangun jejaring kerja sama dengan perusahaan guna mendukung penempatan lulusan ke dunia kerja.
Menurut Yassierli, sejumlah perusahaan sebenarnya memiliki keinginan untuk merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas.
Namun, mereka masih menghadapi kendala dalam menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi pekerjaan.
“Perusahaan itu sebenarnya ada keinginan untuk merekrut teman-teman disabilitas. Tetapi mereka juga kebingungan mencari kandidatnya di mana,” ujarnya.
Karena itu, Kemnaker akan berperan sebagai penghubung antara kebutuhan tenaga kerja di perusahaan dengan para penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pelatihan.
“Di sinilah peran dari Kemnaker, untuk memberikan pilihan-pilihan, pelatihan sebelum mereka ditempatkan,” kata Yassierli.
Ia menegaskan, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas harus didasarkan pada kompetensi dan keterampilan yang dimiliki, bukan semata-mata karena rasa iba atau belas kasihan.
“Jadi kami ingin mereka itu hadir di perusahaan, mereka diterima di perusahaan itu karena memang mereka itu punya skill, bukan karena dikasihani,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yassierli mengakui bahwa proses perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan. Padahal, regulasi telah mengatur kewajiban perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit satu persen dari jumlah pekerja.
Menurutnya, perusahaan masih membutuhkan dukungan dalam menemukan kandidat yang tepat, memahami kebutuhan akomodasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan inklusif.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemnaker berupaya memperbaiki kurikulum pelatihan, memperkuat kolaborasi dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta menjalin komunikasi dengan berbagai jejaring komunitas disabilitas.
“Makanya kita perbaiki kurikulum-kurikulum pelatihan, kita lakukan kolaborasi dengan Unit Layanan Disabilitas, komunikasi dengan jejaring-jejaring komunitas disabilitas,” ungkapnya.
Melalui pembangunan pusat pelatihan ini, Kemnaker berharap penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pekerjaan, serta berkontribusi secara produktif di dunia usaha dan industri.
Pemerintah juga berharap perusahaan semakin terbuka dalam memberikan kesempatan kerja yang setara, dengan menempatkan kemampuan dan profesionalisme sebagai dasar utama perekrutan tenaga kerja disabilitas.
Redaksi | Mata Pena News














