JEPARA, MATA PENA NEWS — Sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog yang seharusnya menjadi alat transparansi, kini justru menuai sorotan tajam masyarakat di Kabupaten Jepara.
Maraknya proyek pengadaan langsung melalui e-Katalog dinilai warga tidak lagi berjalan sesuai semangat keterbukaan. Proyek jalan tenang, tanpa tender terbuka, tanpa pengumuman yang jelas, tapi tiba-tiba sudah ada pemenangnya.
“E-Katalog itu asline apik, Mas. Tapi nek neng Jepara kok dadi celah? Proyek kok iso dipilih sak karepe dewe, tanpa kompetisi?” ujar salah seorang pelaku usaha lokal Jepara yang meminta namanya tidak disebutkan karena takut tidak kebagian proyek.
E-KATALOG: SEHARUSNYA TRANSPARAN, KENAPA JADI SOROTAN?
Secara aturan, e-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar barang dan jasa, harga, dan penyedia. Pemerintah bisa langsung membeli tanpa tender panjang.
Tujuannya mulia: cepat, efisien, dan transparan.
Tapi dalam praktiknya di lapangan, masyarakat Jepara menemukan sejumlah kejanggalan:
1. PENGADAAN LANGSUNG YANG TENANG
Banyak proyek pengadaan langsung tidak diumumkan secara terbuka. Masyarakat tidak tahu kapan proyek dibuka, siapa saja penyedianya, dan kenapa penyedia tertentu yang dipilih. Tahu-tahu proyek sudah jalan.
2. HARGA DIDUGA TIDAK WAJAR
Ada dugaan harga barang di e-Katalog jauh di atas harga pasar. Barang yang di toko harganya Rp 500 ribu, di e-Katalog bisa Rp 1,5 juta dengan alasan sudah termasuk pajak, ongkir, dan garansi. Padahal selisihnya tidak masuk akal.
3. PENYEDIA ITU-ITU SAJA
Warga dan pengusaha lokal mengeluh, penyedia yang menang itu-itu saja. Pengusaha kecil Jepara yang sudah masuk e-Katalog merasa tidak pernah dilirik. Sementara perusahaan dari luar atau yang dekat dengan pejabat, justru selalu dapat proyek.
4. SPESIFIKASI DIATUR UNTUK SATU PENYEDIA
Ini yang paling sering disorot. Spesifikasi barang diduga dibuat sedemikian rupa, sehingga hanya satu merek, satu tipe, satu penyedia yang bisa memenuhi. Akibatnya, kompetisi hanya formalitas.
5. PEMECAHAN PAKET
Ada dugaan paket besar dipecah menjadi paket-paket kecil di bawah Rp 200 juta, agar bisa dilakukan pengadaan langsung lewat e-Katalog, tanpa harus melalui tender terbuka. Padahal jika digabung, nilainya miliaran.
WARGA: KAMI BUKAN ANTI E-KATALOG, KAMI ANTI PENYALAHGUNAAN
Masyarakat Jepara menegaskan, mereka bukan anti e-Katalog. Mereka justru mendukung digitalisasi pengadaan.
Yang mereka tolak adalah penyalahgunaan e-Katalog sebagai celah untuk menghindari tender, menghindari kompetisi, dan menghindari pengawasan publik.
“Kalau memang bersih, kenapa takut diumumkan? Kenapa takut dibuka datanya? Tunjukkan saja siapa penyedianya, berapa harganya, apa alasannya memilih penyedia itu. Beres. Nek ditutup-tutupi, wajar masyarakat curiga,” ujar salah seorang aktivis Jepara kepada MATA PENA NEWS.
CELAH KORUPSI ITU NYATA, JIKA TIDAK DIAWASI
Pengamat pengadaan barang dan jasa menilai, e-Katalog memang rawan menjadi celah korupsi jika tidak diawasi, karena:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) punya kewenangan penuh memilih penyedia.
Tidak ada proses sanggah seperti tender.
Pengawasan publik minim, karena data e-Katalog tidak semua bisa diakses masyarakat secara detail.
Harga di e-Katalog sering tidak diverifikasi ulang dengan harga pasar.
Jika celah ini dibiarkan, maka e-Katalog yang seharusnya menutup korupsi, justru membuka pintu baru bagi korupsi yang lebih rapi, lebih tenang, dan lebih sulit dilacak.
BAGAIMANA TANGGAPAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA?
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu jawaban tegas dari Pemerintah Kabupaten Jepara.
MATA PENA NEWS mempertanyakan:
1. Berapa total nilai pengadaan langsung melalui e-Katalog di Jepara dalam 1 tahun terakhir?
2. Berapa persen penyedia lokal Jepara yang mendapatkan proyek e-Katalog, dibanding penyedia dari luar daerah?
3. Bagaimana mekanisme verifikasi harga di e-Katalog, agar tidak terjadi mark-up?
4. Apakah ada audit khusus dari Inspektorat terhadap pengadaan e-Katalog yang nilainya besar?
5. Apakah Bupati Jepara berani membuka seluruh data e-Katalog ke publik, agar bisa diawasi masyarakat?
MATA PENA NEWS masih berupaya mengonfirmasi kepada Bupati Jepara, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Jepara, dan Inspektorat Kabupaten Jepara.
PENUTUP: TRANSPARANSI ADALAH OBATNYA
E-Katalog bukan masalahnya. Yang menjadi masalah adalah orang yang mengoperasikannya.
Jika pemerintah Jepara benar-benar bersih, buktikan dengan membuka data. Jangan hanya bilang “sudah sesuai prosedur”, tapi tunjukkan prosedurnya.
Karena uang yang dipakai untuk belanja lewat e-Katalog adalah uang rakyat Jepara. Rakyat berhak tahu, kemana uang itu pergi, siapa yang dapat, dan berapa harganya.
Penulis: Yuda
Jepara, 14 November 2026
