JEPARA, MATA PENA NEWS — Semangat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jepara dipertanyakan masyarakat.
Bukan tanpa alasan. Dua jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Jepara atas permohonan informasi publik, justru dinilai tidak menjawab substansi pertanyaan, melainkan saling lempar kewenangan.
Salah satunya adalah jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jepara, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara.
Kronologi: Warga Tanya BanKeu, PPID Suruh Tanya ke Desa
Berdasarkan dokumen yang diterima MATA PENA NEWS, pemohon atas nama Yuda Agus Ariyanto mengajukan Permintaan Informasi kepada PPID Kabupaten Jepara, dengan Nomor Register 014/PPID/DISKOMINFO/PI/X/2026, perihal permohonan informasi mengenai alokasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2025 pada Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

Permohonan tersebut dijawab oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara selaku PPID Kabupaten Jepara, melalui surat Nomor: 300.2.11/209, tanggal Jepara, 16 November 2026.
Isi jawabannya, pada poin 1 dan 2, pada intinya menyatakan:
Bahwa dokumen administrasi terkait penerimaan, pengelolaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Desa Sekuro merupakan dokumen yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Desa Sekuro selaku penerima bantuan keuangan dan pelaksana kegiatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mempersilakan Saudara untuk mengajukan permohonan informasi secara langsung kepada Pemerintah Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, selaku pihak yang menguasai dan mengelola dokumen administrasi terkait Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dimaksud, melalui Kepala Desa atau pejabat/PPID yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Sekuro.
Artinya, warga yang bertanya ke PPID Kabupaten, disuruh bertanya lagi ke PPID Desa.
Padahal, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama di kabupaten memiliki kewajiban untuk meneruskan, mengkoordinasikan, dan memastikan informasi yang diminta masyarakat bisa diperoleh, bukan sekadar memindahkan pertanyaan dari satu meja ke meja lain.
Lha, aduannya apa, jawabnya apa. Ditanya ke Pemkab, jawabnya suruh tanya ke Desa. Terus gimana masyarakat tau terkait program kerja Pemkab? Kalau semua dilempar ke desa, buat apa ada PPID Kabupaten? ujar Yuda, yang mengajukan permohonan informasi tersebut kepada MATA PENA NEWS.
Jawaban Kedua: Soal Pengadaan, Dijawab Normatif
Pola yang sama juga terlihat pada jawaban sebelumnya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, melalui surat Nomor: 000.3/10, tanggal Jepara, 9 November 2026, yang ditujukan kepada Kepala Diskominfo selaku PPID Kabupaten Jepara, menindaklanjuti surat Diskominfo Nomor: 300.2.11/192 tanggal 2 November 2026 tentang Permintaan Informasi.
Dalam surat tersebut, Bagian Pengadaan menjelaskan secara normatif bahwa:
1. Seluruh proses pengadaan barang/jasa sudah dilaksanakan secara elektronik melalui dashboard inaproc.id, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mulai dari RUP, data katalog, proses pemilihan sampai dengan penyedia.
2. Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam Katalog Elektronik. Apabila tidak tersedia, dapat menggunakan metode lainnya: Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, atau Tender.
3. Adanya dua paket pekerjaan dalam satu lokasi yang menggunakan metode E-Purchasing dan Pengadaan Langsung, dapat dilakukan karena bukan merupakan satu kesatuan konstruksi, yaitu: Penataan Pedestrian Tahunan – Ngabul (Segmen 2) dan Penataan Kawasan Lapangan Tahunan, Penataan Pedestrian Mulyoharjo Belakang Gunung (Segmen 1) dan Penataan Kawasan Jalan Mulyoharjo, serta Pemeliharaan Gedung Wanita dan Lanjutan Penataan Ruang Gedung Wanita.
Penjelasan tersebut dinilai masyarakat masih bersifat umum dan normatif. Masyarakat tidak mendapatkan jawaban detail yang diminta: berapa nilai kontraknya, siapa penyedianya, bagaimana proses mini kompetisinya, dan kenapa bisa terpecah menjadi dua metode dalam satu lokasi.
Masyarakat itu butuh data, bukan ceramah soal aturan. Kalau jawabannya hanya ‘silahkan cek inaproc’ dan ‘sesuai Perpres’, masyarakat kecil yang tidak paham IT mau cek ke mana? Transparansi itu harusnya dijelaskan, bukan disuruh cari sendiri, kata warga lainnya.
Transparansi Bukan Sekadar Seremoni
Persoalan ini menjadi penting, karena Pemkab Jepara selama ini sering menggelar seremoni keterbukaan informasi: sosialisasi PPID, bimtek, hingga penghargaan keterbukaan.
Namun, bagi masyarakat, transparansi bukan diukur dari banyaknya acara seremoni, melainkan dari mudah atau tidaknya masyarakat mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
Jika setiap permohonan informasi dijawab dengan “bukan kewenangan kami, silahkan tanya ke OPD lain / ke desa”, maka PPID hanya akan menjadi tukang pos, bukan jembatan informasi.
Padahal, dalam UU KIP, jika informasi yang diminta berada di badan publik lain, PPID wajib memberitahukan dan meneruskan permohonan tersebut, serta membantu pemohon mendapatkan informasi yang dimaksud, bukan melempar begitu saja.
Konfirmasi Kadis Kominfo: Silahkan Ajukan Keberatan
Saat dikonfirmasi MATA PENA NEWS melalui pesan WhatsApp terkait jawaban PPID yang dinilai saling lempar tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, Budhi Sulistyawan, memberikan tanggapan singkat.
Kalau jawaban kurang, bisa ajukan keberatan,
ungkap Budhi, selaku Kadis Kominfo sekaligus PPID Kabupaten Jepara.
Jawaban tersebut dinilai masyarakat sebagai pengakuan bahwa mekanisme keberatan memang terbuka. Namun, di sisi lain, masyarakat mempertanyakan, mengapa untuk mendapatkan informasi yang seharusnya bisa diberikan langsung, warga harus menempuh jalur keberatan hingga ke Komisi Informasi.
Kalau setiap tanya harus keberatan dulu, kapan transparansinya? Harusnya PPID dari awal sudah memberikan jawaban yang lengkap, bukan menunggu warga keberatan, ujar Yuda menanggapi pernyataan Kadis Kominfo.
3 Tuntutan Masyarakat:
1. PPID Jangan Saling Lempar: Jika informasi diminta ke PPID Kabupaten, PPID wajib mengkoordinasikan dengan OPD / Desa terkait dan memberikan jawabannya, bukan menyuruh warga mengulang dari nol ke desa.
2. Jawaban Harus Substansi, Bukan Normatif: Jawab apa yang ditanya: Berapa anggarannya, siapa pelaksananya, mana dokumen pertanggungjawabannya. Bukan hanya copy-paste bunyi Perpres.
3. Buka Data Program Kerja Pemkab: Masyarakat berhak tahu program kerja Pemkab Jepara: Dari BanKeu Desa, pengadaan pedestrian, sampai program lainnya. Tampilkan di website resmi yang mudah diakses, bukan disembunyikan di balik link inaproc yang sulit dipahami warga.
Penutup:
Masyarakat Jepara tidak anti pemerintah. Masyarakat hanya ingin tahu, kemana uang rakyat dibelanjakan, dan bagaimana program kerja Pemkab dijalankan.
Kalau masyarakat bertanya lalu dilempar-lempar, bagaimana masyarakat bisa percaya kalau Pemkab ini transparan? Kami tidak butuh seremoni. Kami butuh jawaban yang jelas. Kami butuh transparansi yang nyata, bukan transparansi di atas panggung,
tegas pemohon.
MATA PENA NEWS masih membuka ruang hak jawab bagi Diskominfo Kabupaten Jepara selaku PPID Kabupaten Jepara, maupun Pemerintah Desa Sekuro, untuk memberikan klarifikasi lanjutan terkait mekanisme penerusan permohonan informasi ke desa dan OPD terkait, agar masyarakat tidak lagi merasa dipingpong.
Penulis: Tim Redaksi MATA PENA NEWS
Jepara, Selasa 17 November 2026
Dokumen:
1. Surat Diskominfo Jepara Nomor 300.2.11/209 tanggal 16 November 2026.
2. Surat Setda Jepara, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Nomor 000.3/10 tanggal 9 November 2026.














