Cibinong | Mata Pena News –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, dan diterima oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dalam acara yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Bogor.
> “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” ujar Sastra Winara, Senin, 26 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa raihan opini WTP ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Bogor dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
> “Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Perlu diketahui, opini WTP ini menjadi capaian penting setelah tiga tahun berturut-turut (2021–2023) Pemkab Bogor hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terakhir kali Pemkab Bogor meraih opini WTP adalah pada LKPD Tahun 2020.
Bupati Bogor Rudy Susmanto juga mengungkapkan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.
> “Setelah terakhir tahun 2020 kita memperoleh opini WTP, kemudian sempat mendapatkan WDP berturut-turut, alhamdulillah hari ini kita kembali meraih WTP. Ini membuktikan semangat dan keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Bogor.
Dengan diraihnya kembali opini WTP, Pemkab Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang profesional dan mendorong peningkatan pelayanan publik ke arah yang lebih baik.
(Dedy Karim)
