Kota Bogor | Mata Pena News – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapan terkait usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Muzani, usulan ini merupakan refleksi atas evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang telah digelar, juga terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
“Apakah jalan demokrasi yang kita pilih sudah seperti yang diharapkan atau masih membutuhkan penyempurnaan.
Demokrasi sebagai sebuah jalan sudah benar, tetapi caranya dianggap terlalu mahal dan ribet,” ujar Muzani usai menghadiri dan memberikan sambutan dalam Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di IPB International Convention Center, Botani Square Mall Kota Bogor, Minggu (15/12/2924)
Ia mengungkapkan bahwa biaya pelaksanaan Pilkada langsung yang sangat tinggi menjadi perhatian. Baik kandidat yang menang maupun yang kalah, menurutnya, mengeluhkan tingginya biaya yang harus diberi jalan keluar.
“Demokrasi kita terlalu mahal, padahal ujungnya adalah pengabdian kepada rakyat dan bangsa,” tambahnya.
Muzani menjelaskan, usulan Presiden Prabowo Subianto bertujuan mencari solusi atas permasalahan ini.
Ia berharap organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pihak terkait dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengkaji lebih dalam sistem demokrasi yang lebih efisien dan efektif.
“Sebenarnya, sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah diterapkan dan diputuskan pada 2014, tetapi saat itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Gerindra sendiri tidak ada masalah dengan hal ini. Jika pilkada dipilih DPRD, kami setuju, tetapi hal ini perlu dikaji mendalam dan dibahas di DPR, mungkin di tahun 2025,” jelasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada terakhir yang hanya mencapai rata-rata 60 persen, serta tingginya beban biaya Pilkada yang dirasa memberatkan banyak pihak. Muzani menilai masalah ini saling berkaitan dan membutuhkan solusi bersama.
“Kita perlu memikirkan bagaimana menghemat biaya demokrasi sekaligus meningkatkan kualitasnya,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara SILAKNAS Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum ICMI Profesor Arif Satria, Bupati Bogor Terpilih Rudy Susmanto, Wakil Wali Kota Bogor Terpilih, Jenal Mutaqin serta narasumber seminar dan tamu undangan lainnya.
