Bogor, Mata Pena News – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, guna memperkuat sinergi pembangunan antara Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, berbagai isu strategis dibahas, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, solusi banjir, dan reformasi sistem ketenagakerjaan.
Adityawarman yang juga Politisi PKS menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi harus semakin erat untuk memastikan kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat. “Kami di DPRD Kota Bogor siap berkolaborasi dengan Pemprov Jabar dalam berbagai program pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dalam pemerintahan. Ia mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dibandingkan hanya mengandalkan rapat formal. “Saya mengubah rapat menjadi ngobrol, tapi tetap harus menghasilkan solusi nyata,” ujar Dedi.
Solusi Banjir dan Tata Ruang Kota
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyinggung perlunya perubahan dalam tata ruang, khususnya di wilayah rawan banjir. Ia mengusulkan pembangunan rumah panggung dengan ketinggian 2,5 meter sebagai solusi adaptasi terhadap bencana.
“Saya ingin mengembalikan kawasan konservasi ke fungsinya. Jika lahan sudah tidak produktif, jangan diusik. Pembangunan harus selaras dengan alam,” tambahnya.
Revolusi Data Tenaga Kerja dan Bantuan Sosial
Selain itu, Dedi Mulyadi mengusulkan sistem pendataan tenaga kerja berbasis desa, di mana setiap desa memiliki operator khusus untuk menginput data warga berdasarkan pendidikan dan keahlian mereka. Dengan sistem ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dapat langsung mengakses data yang tersedia tanpa birokrasi yang berbelit.
Tak hanya itu, Gubernur juga menyoroti distribusi bantuan sosial yang sering dipolitisasi. Ia menegaskan bahwa bantuan sebaiknya diantarkan langsung ke rumah warga yang membutuhkan, seperti tradisi leluhur Sunda saat berbagi menjelang Lebaran.
“Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Lebih baik kita langsung antar ke rumah mereka,” ucapnya tegas
Dedi Mulyadi juga memperingatkan bahwa perusahaan di Jawa Barat tidak boleh dipaksa memberikan THR di luar ketentuan yang sudah diatur pemerintah. Jika ada oknum ormas atau LSM yang menekan perusahaan, ia meminta ASN yang turun tangan menyelesaikan masalah tersebut.
“Perusahaan sudah membayar pajak, jangan dibebani dengan tuntutan di luar aturan,” tegasnya.
Percepatan Infrastruktur Kota Bogor
DPRD Kota Bogor juga menekankan perlunya dukungan provinsi dalam pembangunan infrastruktur, terutama di bidang transportasi dan tata ruang perkotaan. Adityawarman Adil optimis bahwa sinergi yang kuat dengan Pemprov Jabar akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
“Saya yakin pertemuan ini bisa menghasilkan hubungan yang lebih kompak antara kota dan provinsi, sehingga kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bisa segera diwujudkan,” pungkasnya.
(Redaksi Mata Pena News)
