PERBUB No 60 Tahun 2023 Peraturan yang bikin Rakyat Miskin Sengsara Ini Tanggapan Keras Doelsamson Ketum Benteng Pajajaran.

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 20 Maret 2024 - 05:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Kab.Bogor | matapenanews.com-
Ketua Umum Benteng Pajajaran, Doelsamson, juga memberikan tanggapannya terhadap Perbup No 60 Tahun 2023 Yang sangat mempersulit masyarakat kabuoaten Bogor  untuk layanan kesehatan

 

Ia juga menegaskan bahwa Perbup tersebut tidak berpihak kepada masyarakat Bogor, melainkan mempersulit mereka. Doelsamson menyoroti bahwa kebijakan semena-mena tersebut seharusnya bertujuan untuk melayani masyarakat, bukan mempersulit mereka.

Dalam tanggapannya, Doelsamson juga menyoroti asal usul Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, yang bukan merupakan orang asli Bogor. Ia menekankan pentingnya perwakilan yang peka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Baca Juga:  Korban Tewas Gempa Kembar di Venezuela Bertambah Jadi 589, Lebih dari 50 Ribu Orang Masih Hilang

“Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu bukan orang Bogor, dia Pendatang, dia harus berpihak kepada masyarakat Bogor. Pengesahan perbup nomor 60 tahun 2023 mencederai masyarakat Bogor. Masyarakat miskin di kabupaten Bogor dibIkin susah dengan perbub itu.” tandas Doelsamson.

Dia mengajak LSM dan Media kritis merespon masalah ini, dan mengucapkan terimakasih kepada media yang terus memberitakan, secara khusus kepada Ketua PWRI Bogor, Rohmat Selamat.

Baca Juga:  Kondisi Jembatan Penghubung Pulau Rimau–Selat Penugguan Semakin Rusak, Warga Desak Pemerintah Segera Bertindak

Tuntutan untuk pencabutan Perbup 60 Tahun 2023 semakin menguat dengan adanya suara-suara yang menyoroti dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat kecil di Kabupaten Bogor. Hal ini menandakan perlunya respons cepat dan konkret dari pemerintah daerah untuk menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga.

Red

Berita Terkait

Mahasiswa Soroti Dampak Program MBG Dihentikan Sementara, Tuntut Evaluasi Total
DUA PEKAN PASCA KEBAKARAN BPKAD BANYUASIN: MENGAPA MASIH BELUM ADA KEJELASAN?
Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Tegaskan Penyaluran BBM Bersubsidi Harus Sesuai Ketentuan dan Tepat Sasaran
“VIRAL” PELAYANAN DESA DIDUGA TAK BERFUNGSI: Kantor Desa Suka Mulya Kerap Terkunci di Jam Kerja, Warga Terpaksa Cari Aparat ke Rumah
Diduga Terjadi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU Prabujaya Prabumulih, Warga Minta Aparat Lakukan Investigasi
Warga Keluhkan Lampu Jalan Padam, Minta Wali Kota Palembang Segera Ambil Tindakan
Warga 14 Ulu Palembang Bersyukur Terima Bantuan BSPS, Berharap Rumah Dapat Dibedah Secara Menyeluruh
Diduga Dana Desa Purwosari Rp617 Juta Belum Transparan, Kepala Desa Belum Berhasil Dikonfirmasi
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 18:14 WIB

Mahasiswa Soroti Dampak Program MBG Dihentikan Sementara, Tuntut Evaluasi Total

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:23 WIB

DUA PEKAN PASCA KEBAKARAN BPKAD BANYUASIN: MENGAPA MASIH BELUM ADA KEJELASAN?

Rabu, 1 Juli 2026 - 15:59 WIB

Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Tegaskan Penyaluran BBM Bersubsidi Harus Sesuai Ketentuan dan Tepat Sasaran

Rabu, 1 Juli 2026 - 11:05 WIB

“VIRAL” PELAYANAN DESA DIDUGA TAK BERFUNGSI: Kantor Desa Suka Mulya Kerap Terkunci di Jam Kerja, Warga Terpaksa Cari Aparat ke Rumah

Selasa, 30 Juni 2026 - 19:00 WIB

Diduga Terjadi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU Prabujaya Prabumulih, Warga Minta Aparat Lakukan Investigasi

Berita Terbaru